AMBON, (22/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggelar kickoff Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Ambon, Jumat (21/6/2024). Dalam gelaran tersebut, Tuna dan keindahan alam Maluku menjadi nilai jual.

Mengusung tema "Maluku Mendunia!", kegiatan yang akan berlangsung pada Agustus mendatang mengangkat tuna dipadukan dengan beragam rempah khas Maluku yang pernah mendunia lewat program Indonesia Spice up the World.

"Kita ingin mengingatkan publik bahwa Maluku punya tuna dan rempah, perpaduan keduanya menghadirkan citarasa yang menggugah selera," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo saat kickoff Gernas BBI & BBWI di Ambon, Maluku.

Sebagai campaign manager, Budi memastikan KKP siap bersinergi dengan pemerintah  provinsi Maluku dan Bank Indonesia Regional Maluku untuk memberikan pelatihan dan fasilitas baik secara daring dan luring kepada para UMKM di Maluku.

Hal ini sejalan dengan program KKP yang terus berupaya menguatkan daya saing produk UMKM Kelautan dan Perikanan dengan memberikan capacity building dan bimbingan teknis bagi UMKM yang terkurasi sesuai kebutuhan.

Kemudian fasilitasi dan pendampingan pemenuhan regulasi dan standar mutu keamanan pangan, serta kemasan produk. Termasuk pendampingan dan fasilitasi akses pasar, permodalan, perizinan, dan promosi produk.

"Gernas ini menjadi salah satu upaya dalam mengangkat produk olahan berbahan baku ikan," ujarnya.

Tak hanya itu, melalui Gernas ini, Budi menyebut KKP mempromosikan UMKM, lokasi wisata potensial, Indonesia Spice up the World,  dan Tahun Tuna Indonsia 2024 di berbagai media konvensional maupun digital. Termasuk juga akan ada lomba kreatif terkait UMKM, nominasi UMKM terbaik, lomba video keatif tentang UMKM hingga puncaknya nanti akan ada harvesting berupa pesta rakyat dengan mengangkat budaya lokal pada bulan Agustus sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kita ingin nantinya semua UMKM dapat masuk ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan kita semakin bangga, cinta dengan produk Indonesia," tutur Budi.

Budi berharap melalui Gernas BBI & BBWI, Maluku kembali menjadi daya tarik dunia mengingat keindahan budaya berbasis laut dan pantai, seperti Perahu Belang, bisa menjadi daya tarik yang akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Maluku.

"Inilah yang kemudian mendasari kami mengangkatnya menjadi filosofi tema event ini, dengan tujuan membawa produk UMKM, destinasi wisata maupun potensi kelautan dan perikanan Maluku menjadi perhatian dan pilihan dunia," katanya.

Sementara Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu mengatakan tujuan utama BBI/BBWI adalah untuk menjaga keberlanjutan gerakan dengan meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Kemenkomarves sebagai leading sector Gernas BBI-BBWI tak henti-hentinya mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama mensukseskan gerakan ini. Kami bersyukur di Ambon, sangat nampak sinergi dan kolaborasi itu terbangun," tutur Odo.

Senada, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengapresiasi sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan BBI-BBWI di Maluku. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya agar belanja produk dalam begeri di pemerintahan bisa semakin tinggi serta mendorong masyarakat untuk turut bangga dan cinta pada produk/wisata Indonesia.

"Tentu gerakan ini merupakan pengingat bersama agar kita selalu cinta dan bangga dengan produk/wisata Indonesia," tutur Hendrar.

Sebagai informasi, logo event ini didesign dengan menggambarkan beragam persona khas Maluku yang dipadu dengan beragam kampanye yang tengah digaungkan KKP. Ikan Tuna menjadi ilustrasi utama sebagai cerminan Tahun Tuna.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Gernas BBI harus terus digaungkan. Menurutnya, Gernas BBI turut membantu sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.

HUMAS PDSPKP