Jakarta  - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya target dan program prioritas guna peningkatan produktivitas perikanan budidaya di tahun 2021. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, secara virtual saat memberikan paparan pada kegiatan Evaluasi 2020 dan Rencana 2021 Kegiatan Prioritas Perikanan Budidaya, yang diselenggarakan di Yogyakarta (22/12).

Menurut Dirjen Slamet, untuk tahun 2021 target produksi perikanan budidaya sekitar 19,47 juta ton yang terdiri dari ikan sebesar 7,92 juta ton dan rumput laut 11,55 juta ton, naik 1,03 juta ton dari target produksi tahun 2020 sebanyak 18,44 juta ton. “Meski era pandemi, kita sudah terbiasa dengan pola cara kerja saat ini. Oleh karenanya, mari kita bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan”, tegas Slamet.

Disamping produksi ikan konsumsi, target lain pada tahun 2021 adalah produksi Ikan hias, sekarang ini harus sudah memulai koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/kota, guna membangun sinergitas pembangunan perikanan budidaya di daerah daerah. “Kebutuhan ikan hias juga meningkat dari tahun ke tahun baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Makanya dengan daerah, jalin kerjasama baik untuk budidaya maupun bisnisnya sehingga memberikan kontribusi peningkatan ekonomi baik untuk pembudidaya maupun daerah”, ucap Slamet.

Selain target produksi, yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kesejahteraan para pembudidaya. “Pandemi Covid-19 masih menjadi momok penurunan ekonomi secara umum disemua sektor. Harapannya sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang kebangkitan ekonomi masyarakat. Caranya bagaimana mampu meningkatkan target pendapatan para pembudidaya, agar mereka bisa lebih mandiri dan mapan. Disinilah tugas kita semua dan tentunya kita semua harus terus bersemangat mencapai target tersebut”, ujar Slamet.

Program prioritas lain perikanan budidaya salah satunya adalah pakan mandiri. Slamet berharap agar ke depannya, pakan mandiri akan semakin strategis dan mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya. Geliat pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan secara mandiri semakin banyak.

“Saya terus terang saja memberikan apresiasi yang sangat besar dan terima kasih karena pertumbuhan pakan mandiri sangat pesat dan kami akan terus mendukung program ini,” ucap Slamet.

Disamping itu juga, tahun 2021, melalui jejaring broodstock center, supaya bisa menyiapkan induk-induk unggul. “Dengan induk yang unggul, kita bisa mendapatkan benih yang bagus, sehingga produksi budidaya bisa lebih meningkat”, papar Slamet.

“Oleh karenanya, kelancaran realisasi program, perlu strategi percepatan serta koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan dengan seluruh stakeholder tingkat pusat maupun daerah guna memastikan pembangunan perikanan budidaya dapat terlaksana dengan cepat, efektif dan efisien. Sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan”, sambung Slamet.

“Sementara itu, komponen lain yang menjadi prioritas, yaitu masalah perizinan dan asuransi pembudidaya. Terutama untuk perizinan tambak udang. Kemudian untuk asuransi pembudidaya, kita perlu mengajak para pembudidaya ikut dalam asuransi guna menekan kerugian bagi pembudidaya karena adanya gagal panen yang diakibatkan oleh penyakit atau bencana alam”, jelas Slamet.

Adapun untuk capaian tahun ini, menurut Slamet, kami sangat mengapresiasi kepada UPT dan seluruh stakeholder, atas apa yang sudah dilakukan dalam membantu peningkatan perikanan budidaya. Mudah-mudah ke depan bisa lebih baik dan baik lagi, sehingga ekspektasi perikanan budidaya mampu menjadi penopang ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi bisa terwujud. “Saya pribadi memberikan apresiasi dengan target PNBP perikanan budidaya sementara sudah mencapai 103%, kinerja UPT dengan penyaluran bantuan benih di daerah-daerah, dan atas capaian-capaian program yang sudah dijalankan”, papar Slamet.

Disamping itu juga, yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai penguatan data dan informasi serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka peningkatan tata kelola perikanan budidaya. Oleh karenanya, KKP tengah membangun data yang lebih akurat, akuntabel dan update di masa mendatang.

Sedangkan, Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan di tengah pandemi seperti sekarang, kita harus yakin kenapa perikanan budidaya layak sebagai prime mover, leading sector, atau sektor unggulan. Karena, Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang 75% total wilayahnya berupa laut dan 28% wilayah daratnya berupa ekosistem perairan tawar (danau, bendungan, sungai, dan rawa), Indonesia memiliki potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia, sekitar 100 juta ton/tahun yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 16%. “Sekarang baru sekitar 16%, masih sangat sedikit. Makanya masih bisa kita dorong terus agar lebih meningkat di tahun-tahun mendatang”, jelas Prof Rokhmin.

Disamping itu juga, sambung Rokhmin, secara definisi perikanan budidaya bukan hanya menghasilkan protein hewan berupa ikan, udang , moluska. Tetapi sekali lagi bahan baku raw material berbagai jenis industri pun bisa disediakan oleh perikanan budidaya makanya potensi perikanan budidaya luar biasa. “Masa depan perikanan kita ada di perikanan budidaya. Makanya pentingnya adanya perencanaan yang matang guna terus menggarap potensinya sehingga produktivitas perikanan budidaya kita bisa terus meningkat”, tegas Rokhmin.

Sementara itu, Prof Laode M. Kamaluddin, menyebutkan guna merealisasikan program dan kinerja tentu harus ditopang dengan data yang valid. Karena data memiliki peran strategis, apalagi di era digital seperti sekarang ini, data yang menjadi penentu. “Jika tidak ada data maka disebut hoaks atau berita bohong. Maka disinilah peranan penting dari data itu sendiri”, ujar Prof Laode.

Maka dari itu, peranan data dan informasi menjadi begitu penting di KKP untuk pembangunan sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan tata ulang data. Terutama untuk pembangunan perikanan budidaya yang memang ingin terus meningkatkan produktivitasnya. “Bagi sekelas kementerian seperti KKP sudah sepatut dan selayaknya punya big data guna mengevaluasi, merencanakan program dan mencetuskan program pembangunan perikanan dan kelautan seperti program peningkatan perikanan budidaya yang bisa diakses dari waktu ke waktu sehingga memudahkan dalam merencanakan dan menargetkan program dan peningkatan produksi perikanan dari tahun ke tahun”, tandas Laode.