JAKARTA (2/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan pencanangan kampung perikanan budidaya lele di Desa Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Sebagai langkah serius untuk mengakselerasi program Kampung Perikanan Budidaya tersebut, KKP melakukan kunjungan ke Pokdakan Usaha Mina yang sebelumnya menerima bantuan bioflok pada tahun 2021 di Desa Cambai, Kota Prabumulih.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu mengatakan salah satu tujuan pengembangan perikanan budidaya adalah peningkatan ketahanan pangan yang dikembangkan melalui komoditas-komoditas unggulan berbasis kearifan lokal, seperti lele, yang dapat dikembangkan dengan sistem bioflok.

Menurutnya, ikan lele adalah komoditas unggulan yang berperan sebagai penopang ketahanan pangan. Bahkan saat ini produksi lele menunjukkan hasil yang positif, target produksi ikan lele pun terus meningkat dari 1,49 juta ton pada 2020 menjadi 1,75 juta ton pada 2024, yaitu mengalami kenaikan 4% per tahun.

"Peningkatan produksi perikanan menjadi sangat penting, selain berperan untuk ketahanan pangan, ikan juga yang dapat berperan untuk mengatasi masalah stunting, kerdil, akibat kekurangan gizi," kata Tebe -sapaan akrab Tb Haeru Rahayu-.

Dalam kesempatannya Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf saat kunjungannya mengatakan bahwa pembangunan subsektor perikanan budidaya merupakan salah program utama KKP dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Untuk akselerasi pemulihan ekonomi tersebut maka salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama KKP melalui DJPB juga memberikan bantuan berupa 2 paket budidaya ikan sistem bioflok dan 1.350 ekor induk ikan lele kepada pembudidaya di Kota Prabumulih.

“Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kampung perikanan budidaya perlu adanya sinergitas program dan anggaran serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan,” kata Yusuf.

Sementara itu, Asisten 1 Kota Prabumulih, yang mewakili Walikota Prabumulih, Aris Priadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih menyatakan berkomitmen penuh mendukung dan bersinergi dalam membangun kampung perikanan budidaya ikan lele di Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota Prabumulih juga berterima kasih kepada KKP karena menetapkan Kota Prabumulih sebagai salah satu lokus pengembangan kampung perikanan budidaya ikan lele. “Saya berharap, dengan ini akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan lele di Kota Prabumulih,” tandas Aris Priadi.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Usaha Mina, Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan bioflok yang diterimanya. Dia menceritakan pada siklus pertama pihaknya sudah melakukan panen ikan lele sebanyak 1,5 ton dan keuntungan yang didapat dijadikan modal untuk produksi di siklus kedua.

“Hasilnya sangat memuaskan kami bisa memanen ikan bantuan dari KKP, hasilnya juga kami akan belikan benih untuk melanjutkan usaha budidaya,” kata Ahmad.

Seperti diketahui, lahan budidaya di Kecamatan Cambai seluas 16,38 hektare dari total 44,34 hektare potensi lahan di Kota Prabumulih. Di kota ini terdapat 14 Pokdakan pembesaran lele yang sudah berjalan, dengan jumlah anggota berkisar 140 orang.

Sementara, total produksi yang bisa dihasilkan di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih mampu memproduksi 50 - 55 ton/tahun ikan lele dengan nilai produksi mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta per tahun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan tiga program prioritas KKP di mana dua di antaranya berfokus pada bidang perikanan budidaya yang meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut serta pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga komoditas bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan.

“Kita harus segera berlari kencang, kita harus dapat menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang besar, yang dapat membuktikan kontribusi positif yang signifikan kepada negara,” tegas Menteri Trenggono.