JAKARTA (6/6) - Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity laut yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di seluruh wilayah pantai yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable  Development Goals).

Untuk itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (4 Mei 2021), Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan mandat untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan SDGs 14.

 "KKP secara khusus memiliki 7 target yang harus dicapai, yaitu mengurangi pencemaran laut, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; mengatur dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan; dan melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan; meningkatkan manfaat ekonomi dari penggunaan sumber daya ikan berkelanjutan; meningkatkan pengetahuan ilmiah pengembangan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; dan mengimplementasikan dan penegakan hukum laut internasional," tutur Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja.

Hal tersebut disampaikan Sjarief, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam Simposium Nasional VIII dan Internasional IV Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu, dengan tema "Akselerasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam Mencapai SDGs di Era Pandemi Covid-19", pada 5 Juni 2021.

Dalam Sharing Knowledge : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan, Sjarief menegaskan bahwa laut yang sehat akan memberikan kehidupan untuk manusia. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak khususnya perguruan tinggi bergerak bersama menghadapi tantangan-tantangan dalam mengelola ekosistem laut dan pesisir Indonesia.

Saat ini, nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia adalah 65 dari 10 komponen yang dihitung indeksnya (ketersediaan pangan, akses melaut bagi perikanan skala kecil, produk bahan alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, mata pencaharian di wilayah pesisir dan ekonomi, pariwisata dan rekreasi, perlindungan habitat dan wilayah, perairan yang bersih, biodiversitas). 

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai indeks kesehatan laut Indonesia. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan sumber pelepasan karbon secara alami, karena dapat menyerap panas yang cukup besar. Laut Jawa melepas karbon lebih besar dibandingkan laut Flores/ Banda, dan terdapat beberapa bagian wilayah yang menyerap karbon. Penting untuk menyeimbangkan laut Indonesia sebagai sumber pelepasan karbon dengan menjaga kesehatan laut. Ekosistem pesisir (mangrove dan lamun) juga merupakan salah satu ekosistem yang perlu dijaga karena memiliki kemampuan yang efektif mengontrol perubahan iklim dan menjaga sumberdaya perikanan. Ekosistem pesisir memiliki co-benefits yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang ekonomi biru. "Kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat secara langsung akan berdampak kepada semua kehidupan di laut. Limbah industri pertanian dan rumah tangga juga berperan dalam pencemaran laut, karena belum sempurnanya sistem pengolahan air limbah, keberadaan sampah plastik di lautan juga menjadi problematika sendiri. Ini adalah beberapa tantangan yang kita hadapi," jelas Sjarief.

"Berdasarkan arahan Presiden, saat ini Indonesia tengah mengadopsi konsep blue economy, prinsip-prinsip pembangunan yang berbasis ekonomi biru adalah kita harus konsisten dengan kesehatan laut. Kita harus mulai melakukan pengukuran kesehatan laut Indonesia. Universitas Hasanuddin dan Universiti Malaysia Terengganu, mohon berkenan mungkin dapat mengembangkan suatu konsepsi untuk mengukur posisi kesehatan laut Indonesia. Butuh inovasi dan kreativitas untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan laut yang sehat, laut yang bersih, laut yang tangguh, laut yang aman dan produktif," lanjutnya.

Sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program ekonomi biru, Menteri Trenggono turut menggaungkan tiga prioritas KKP tahun 2021-2024, yakni peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal seperti Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, hingga Kampung Rumput Laut. 

Guna mewujudkan program tersebut, KKP melaksanakan perencanaan penataan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk peingkatan PNBP; menjadikan WPPNRI 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground, untuk memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak, meningkatkan komoditas perikanan budidaya untuk ekspor; membentuk konsep shrimp estate untuk kegiatan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan yang clear and clean, kegiatan pembenihan, pabrik pakan, pembesaran hingga pengolahan yang terpadu dalam satu wilayah, dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat; revitalisasi tambak percontohan kluster udang 2020-2024 di tambak-tambak idle di Indonesia, hingga pembangunan Millenial Shrimp Farm (MSF) 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, butuh peran dari stakeholders termasuk perguruan tinggi  dan seluruh civitas akademika dalam mendukung berbagai program terobosan KKP, untuk meningkatkan devisa negara dan peningkatan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pihaknya pun berharap seluruh perguruan tinggi menjadi Learning Center yang dapat membangun pengetahuan sektor kelautan dan perikanan; menjadi center of excellent; penyedia SDM kompeten; pelibatan publik; melaksanakan scientific based, riset, inovasi dan solusi serta kolaborasi dan knowledge sharing. "Kami juga berharap  perguruan tinggi dapat membangun suatu citra baru dalam menciptakan nelayan milenial, anak muda dengan semangat yang baru, melek teknologi dan modern dan mampu menciptakan model bisnis baru. Ini yang kita harapkan dari perguruan tinggi dan pada saatnya nanti kami mengundang seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk bersama-sama terjun ke dalam sentra-sentra shrimp estate, lobster estate maupun yang bersifat kampung-kampung budidaya  lokal yang sifatnya tematik,  dengan begitu lulusan kita tidak lagi mencari kerja tetapi menciptakan lulusan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, membangun ekstensi dengan kemampuan khusus dan terjun sebagai enterpreneur-entrepreneur muda," tegas Sjarief.

HUMAS BRSDM