Jakarta (7/12) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penataan Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Responsif, di Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan guna memastikan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan semakin profesional, cepat, dan tepat sasaran.

FGD terlaksana sebagai bagian dari tahapan penyusunan usulan penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPSDM KP. Melalui forum ini, berbagai aspek teknis, kebutuhan riil organisasi, serta hasil olahan data diperkuat melalui masukan komprehensif dari unit kerja dan para pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan organisasi yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan pengembangan sumber daya manusia secara nyata, hingga ke tingkat daerah.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan lima kebijakan prioritas Ekonomi Biru sangat ditentukan oleh kualitas SDM. “Implementasi Ekonomi Biru membutuhkan SDM yang terlatih, kompeten, dan tersertifikasi. BPPSDM KP memiliki peran kunci dalam menyiapkan SDM KP yang unggul. Karena itu, struktur organisasi harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Nyoman.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penataan organisasi bukan sekadar proses administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk memastikan layanan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan. “Organisasi yang kuat adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas,” ucapnya.

Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dalam mengidentifikasi kebutuhan riil UPT di bawah masing-masing pusat, menyusun analisis berbasis data terkini, serta merumuskan rekomendasi penataan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif sesuai beban kerja dan tantangan di lapangan.

“Kami ingin memastikan UPT BPPSDM KP di seluruh Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan, sehingga mereka lebih berdaya, lebih sejahtera, dan lebih siap menghadapi perubahan,” jelas Nyoman.

FGD turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Sinta Dame Simanjuntak (Widyaiswara Ahli Utama, Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional LAN RI) dengan materi Standar Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur untuk Mendukung Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Responsif.

Selain itu terdapat Widjanarko (Koordinator Bidang Pengembangan Standardisasi Kompetensi dan Kualifikasi Nasional, Ditjen Binalavotas, Kementerian Ketenagakerjaan) dengan materi Penyusunan Standar Kompetensi dan Pelatihan Vokasi; serta Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setjen KKP yang memaparkan Arah Kebijakan Penguatan Organisasi KKP Menuju Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Responsif.

Kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala UPT di lingkungan BPPSDM KP, baik secara luring maupun daring. Di akhir kegiatan, Kepala BPPSDM KP turut menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, peserta, dan panitia atas kolaborasi dan komitmennya dalam memperkuat tata kelola organisasi demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penataan organisasi bukan hanya soal struktur, tetapi tentang bagaimana negara memastikan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan berdampak. 

"Dengan organisasi yang kuat dan SDM yang unggul, kita mempercepat terwujudnya Ekonomi Biru yang memberi manfaat nyata bagi rakyat dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia,” tegas Menteri Trenggono.(ALP)

HUMAS BPPSDM KP