Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadiri Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas antara KKP dengan Kejaksaan Agung RI melalui Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Program/Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I untuk pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan dan PPN Kejawanan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Denpasar, Provinsi Bali, sebagai langkah awal untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat komitmen para pihak dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.

Entry meeting menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan ruang lingkup pengamanan pembangunan strategis, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan yang perlu diantisipasi selama pelaksanaan pekerjaan. Koordinasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan agar berjalan sesuai dengan perencanaan, memenuhi standar mutu, serta mencapai target waktu dan hasil yang telah ditetapkan.

Penandatanganan pakta integritas merupakan wujud komitmen bersama untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. Komitmen tersebut menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, mencegah penyimpangan dan konflik kepentingan, serta melaksanakan tanggung jawab secara tertib dan berorientasi pada keberhasilan program.

Kehadiran Inspektur Jenderal mencerminkan dukungan terhadap penguatan sinergi antara pengawasan internal, pengamanan pembangunan strategis, dan pelaksanaan teknis proyek. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Jenderal berperan mendorong pengendalian risiko serta memberikan pengawasan dan pendampingan sesuai kewenangannya, sehingga potensi permasalahan dapat dideteksi sejak dini dan ditindaklanjuti secara tepat.

Melalui koordinasi dan komitmen integritas yang kuat, pengembangan PPN Pengambengan dan PPN Kejawanan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil pembangunan diharapkan mampu memperkuat layanan dan fasilitas pelabuhan perikanan, mendukung kelancaran aktivitas usaha serta pemasaran hasil perikanan, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat nelayan maupun pelaku usaha perikanan.