Pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK-WBBM di lingkungan KKP berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Pembangunan ZI sendiri melalui berbagai tahapan, termasuk pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Asistensi dan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan, dan upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam pembangunan Integritas. Pembangunan ZI merupakan upaya yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak. Pada akhirnya satker dapat mencapai tujuan pembangunan ZI yaitu mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI), KKP juga mengajukan beberapa satker yang telah dibangun untuk dinilai Tim Penilai Nasional (TPN), yaitu tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan verifikasi dokumen pembangunan ZI dari satker yang dibangun tersebut oleh TPI (Itjen KKP) untuk memastikan bahwa satker telah layak dan memadai untuk dinilai oleh TPN, beberapa diantaranya yang dilaksanakan di Bulan Juni sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada Pangkalan PSDKP Bitung secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta
2. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada PPN Tanjungpandan secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta
3. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta
4. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada LPSPL Serang secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta
5. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada BPSPL Makassar secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta
6. Seleksi Administrasi terhadap Pengusulan Unit Kerja ZI Menuju WBK ke TPN Tahun 2025 pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo secara daring (online) di Provinsi DKI Jakarta

Sebagai informasi, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.