Jakarta, 

Itjen KKP terus berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan PBJ di lingkungan KKP. PBJ merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran negara. Di lingkungan KKP, PBJ mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan hingga pengadaan alat dan bahan untuk penelitian. Tantangan utama dalam PBJ adalah memastikan bahwa proses tersebut bebas dari penyimpangan, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Itjen KKP berperan sebagai pengawas internal yang independen dan objektif, tetap melaksanakan pendampingan guna memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan PBJ dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program prioritas maupun pengadaan barang/jasa yang dijalankan. Dengan adanya pendampingan pengawasan intern, KKP berharap agar setiap dana yang dikeluarkan untuk program-program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Beberapa pelaksanaan reviu dan pendampingan pada Mei 2026 ini antara lain:

1. Reviu Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu 04 pada Stasiun PSDKP Cilacap di Prov. DKI Jakarta
2. Reviu Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran kurang dari 5 GT Paket I (Kota Padang, Sumatera Barat) di Prov. DKI Jakarta
3. Reviu Dokumen Pembayaran Honorarium Tim Satgas Pengamanan Kegiatan Prioritas Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa di Kabupaten Karawang, Bekasi, Indramayu dan Subang Tahun 2026 pada Direktorat Ikan Air Laut di Provinsi DKI Jakarta
4. Pendampingan Pengecekan Server Insfrastructure PT Farmindo Inovasi Teknologi Kegiatan MFISS Ditjen PSDKP di Gedung Cyber I Mampang Prapatan, Prov. DKI Jakarta
5. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), Provinsi Bali

Tantangan utama dalam PBJ adalah memastikan bahwa proses tersebut bebas dari penyimpangan, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Itjen KKP berperan sebagai pengawas internal yang independen dan objektif, tetap melaksanakan pendampingan guna memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan PBJ dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Reviu dokumen lelang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen lelang telah sesuai dengan ketentuan dan standar biaya. Reviu dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Beberapa poin yang umumnya diawasi adalah proses penetapan harga satuan, kesalahan aritmatik, kelengkapan data dukung survei harga pasar, kesesuaian antar dokumen lelang, dsb. Adapun pendampingan pekerjaan bertujuan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi fisik barang Server Infrastructure yang tercantum dalam kontrak.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program prioritas maupun pengadaan barang/jasa yang dijalankan. Dengan adanya pendampingan pengawasan intern, KKP berharap agar setiap dana yang dikeluarkan untuk program-program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.