Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) bersama Inspektur II menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan untuk mendukung program prioritas Ekonomi Biru. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 5 November 2024, di Ballroom Gedung Minabahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pembukaannya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) menegaskan pentingnya sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Beliau mengimbau seluruh jajaran KKP untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait demi mengawal program prioritas nasional, khususnya dalam mendukung Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

“Sinergi antar instansi sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar dan perlu dijaga bersama,” ungkap MKP.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di sektor kelautan dan perikanan. Dengan koordinasi yang solid, pengelolaan sumber daya laut dapat lebih optimal, mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial, sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru yang menjadi fokus KKP.

Itjen KKP terus berkomitmen untuk mendukung tercapainya visi pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan demi generasi mendatang.