JAKARTA, (31/1) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan keinginannya mewujudkan peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan, dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (31/1/2024). Untuk itu Menteri Trenggono meminta pengawasan pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi strategi untuk transformasi tata kelola kelautan dan perikanan, dilakukan seoptimal mungkin. Unsur pengawas harus terlibat dalam setiap program kerja dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan output dan outcome-nya.

“Itjen harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern, yang mampu memberikan pengawasan yang efektif dan memberikan nilai tambah melalui peran sebagai Quality Assurance and Consulting Partner bagi Mitra Eselon I KKP,” ujar Menteri Trenggono saat membuka Rakerwas.

Di samping itu, sambungnya, perlu sinergitas dan kemampuan berinovasi dari setiap unit kerja KKP dalam menjalankan program-program berbasis ekonomi biru, yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di darat, pesisir dan laut secara berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut. 

Mengenai inovasi dan sinergitas, Menteri Trenggono memisalkan, pengelola sektor hilir perikanan harus mampu menyajikan informasi dan data kebutuhan pasar perikanan seakurat mungkin. Data inilah yang nantinya menjadi acuan bagi pengelola sektor hulu dalam mendorong nelayan menghasilkan komoditas perikanan sesuai dengan kebutuhan pasar.  Langkah tersebut akan efektif untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global, sekaligus menjaga ekosistem dari praktik penangkapan ikan berlebih. 

Peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan perbaikan layanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien, hingga teknologi budidaya yang lebih modern. “Hari ini ikan yang dibutuhkan seperti ini, totalnya sekian. Demand-nya kelihatan, sehingga produksi para nelayan pun mengarah pada kebutuhan tersebut, enggak semua ikan ditangkap. Mampu enggak kita menuju ke sana? Ini peradaban baru, peradaban tata kelola kelautan dan perikanan yang baik,” ungkap Menteri Trenggono.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengaku siap mengawal pelaksanaan program ekonomi biru di setiap unit kerja KKP yang ada di pusat maupun daerah. Para auditor bahkan telah  menandatangani pakta integritas sebab komitmen keseriusan dalam mengawal jalannya program ekonomi biru KKP.

“Kami berharap dukungan dan peran serta aktif dari unit kerja bapak/ibu sekalian dan juga dari stakeholders lainnya kepada KKP sehingga dapat membantu kami dalam mengawal serta mengawasi pelaksanaan Blue Economy yang telah dijabarkan dalam 5 kebijakan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan agar berhasil,” ucapnya.

Pada pembukaan Rakerwas Tahun 2024, Itjen KKP menyampaikan Buku Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2023 kepada Pejabat Eselon I lingkup KKP. Penyampaian buku tersebut sebagai wujud sumbangsih Itjen dalam mengawal pencapaian program/kegiatan di KKP sekaligus sebagai bahan perbaikan kinerja bagi unit kerja lingkup KKP di masa datang. Selain itu dilakukan acara Penyerahan Buku Saku Pengawasan Intern kepada perwakilan Pegawai Itjen KKP sebagai buku panduan singkat bagi seluruh pegawai Itjen KKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku aparat pengawas intern di lingkungan KKP.

Sebagai informasi, usai pembukaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, kegiatan Rakerwas Itjen KKP Tahun 2024 akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Rakerwas berupa Diskusi Panel dan Focus Group Discussion (FGD), pembahasan Ouput Kelompok Kerja Rakerwas, Gelar Pengawasan Tahun 2023, serta, pembahasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2024 . Kegiatan Rakerwas akan berlangsung sampai hari Jumat tanggal 2 Februari 2024.

Pada Diskusi Panel Pembangunan dan Pengembangan Big Data Analytics, narasumber BPK-RI Kepala Biro Teknologi Informasi, Pranoto, memaparkan Pengembangan dan pemanfaatan BPK Big Data Analytics (BIDIC), sedangkan Kepala Pusdatin KP, Aulia Riza memaparkan Pembangunan Ocean Big Data Analytics Mendukung Blue Economy untuk Masa Depan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, dengan narasumber Auditor Utama Itjen KKP, Darmadi Aries Wibowo.

Selanjutnya pada FGD Pengelolaan PHLN pada Pembiayaan Program Prioritas dibahas beberapa hal terkait metodologi pemeriksaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) oleh BPK-RI yang disampaikan oleh Pemeriksa Muda, Wigiya Ayu Udiana Sari, pengelolaan PHLN yang efektif pada KKP oleh Kepala Seksi Analisis Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Dodi Rahadian, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri oleh Analis Kerjasama Bilateral dan Regional, Syukri, dengan Moderator Auditor Utama Itjen KKP, Yuliadi.

Gelar Pengawasan 2023 dan pembahasan PKPT 2024 dilaksanakan untuk mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari para pimpinan JPT Pratam atau yang mewakili dari seluruh unit eselon I KKP guna lebih mempertajam rencana pengawasan di tahun 2024. Sebagai sesi utama, dilaksanakan pembahasan kepokjaan yang terdiri dari:

1. Pokja I dengan fokus bahasan revisi atas Peraturan Itjen Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkup Itjen KKP dan Kendali Mutu Pengawasan
2. Pokja II dengan fokus bahasan Peraturan Irjen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Irjen Nomor 298 Tahun 2018 tentang Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan serta Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor
3. Pokja III dengan fokus bahasan Tata Kelola Pengembangan SIMWAS dan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan.

Dari rangkaian Rakerwas tersebut, didapatkan rumusan sebagai berikut :