Pengawasan lainnya adalah pengawasan intern yang tidak termasuk kelompok penjaminan mutu (audit, reviu, evaluasi dan pemantauan), sehingga umumnya berupa pendampingan pelaksanaan kegiatan mitra inspektorat dengan output tidak terikat secara langsung dengan saran/rekomendasi auditor. Pengawasan lainnya tersebut dapat berupa layanan konsultansi maupun bentuk fasilitasi bimbingan teknis, dsb.

Merujuk pada PermenKP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa layanan konsultansi dilakukan melalui pengawasan lainnya yang paling sedikit terdiri dari: a. pengawalan atau pendampingan Sistem Pengendalian Intern dan b. asistensi, fasilitasi, dan pelatihan. Itjen KKP memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan dari auditi, maupun dalam bentuk pendampingan yang dilakukan saat pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan dari Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Meskipun tidak terikat langsung dengan saran/rekomendasi auditor, pengawasan lainnya ini mempunyai peran yang cukup penting untuk melengkapi pengawasan intern yang terklasifikasi penjaminan mutu, sehingga peran itjen sebagai pemberi jasa layanan konsultansi (advisory services) tetap berjalan sesuai porsi dan urgensi kegiatan. Pengawasan lainnya dapat berupa pendampingan kegiatan, kunjungan lapangan dan diskusi, koordinasi, asistensi, dsb. Beberapa kegiatan pengawasan lainnya di Bulan Mei 2024 ini antara lain: 

1. Pendampingan Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
2. Melaksanakan Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Big Data Analytics dan Analitik Kegiatan Pengawasan Prioritas di Poltek KP Karawang, Prov. Jawa Barat
3. Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Pengawasan Lobster Kepiting dan Rajungan  
4. Melaksanakan Pengawasan Lainnya Dalam Rangka  Pendampingan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan Tahun Tahun 2024-2027               
5. Pembahasan Rancangan Perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan 
6. Asistensi Penilaian Mandiri pada Workshop SAKIP Ditjen PSDKP TA. 2024 
7. Pembahasan Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Cape Town Agreement di Hotel Grand Mercure Harmoni, Provinsi DKI Jakarta 
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagai Narasumber pada Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Properti Investasi dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung, Provinsi Jawa Barat
9. Pendampingan Pembagunan Integritas KKP di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, Prov. Jawa Barat
10. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Modelling Kampung Nelayan Modern dan Finalisasi Reviu Dokumen Perencanaan Kalamo 2024 Ditjen PDSPKP Pembangunan Modelling Kampung Nelayan Modern Tahun 2024 di Setono - Pekalongan, Lateng - Banyuwangi, Cikeruh Wetan - Pendeglang dan Ciwaru - Sukabumi pada Sekretariat Ditjen PDSPKP