Sesuai dengan kebijakan pengawasan intern Itjen KKP 2024 yang salah satunya adalah pengawasan 'embedded' pada Program Prioritas KKP, maka Itjen KKP akan lebih intensif dalam mendampingi implementasi kegiatan-kegiatan dalam program Prioritas yang mendukung Kebijakan Ekonomi Biru. Sebagaimana diketahui, selama kepemimpinan Menteri Sakti, Kebijakan Ekonomi Biru diimplementasikan dalam 5 program prioritas, yaitu: 1) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, 2) Pembangunan Budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, 3) perluasan kawasan konservasi laut, 4) pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5) pembersihan sampah sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Pengawasan 'embedded' atau pengawasan melekat merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program ini berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Untuk itu telah ditunjuk tim yang bertugas secara terus menerus mendampingi pelaksanaan kelima program prioritas tersebut. Bahkan kedepan, KKP akan menggunakan teknologi terbaru dalam bentuk big data analytics untuk memantau progres pembangunan secara real-time, serta untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Program kampung nelayan maju (kalaju) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu perwujudan Program Prioritas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dengan menata kampung nelayan agar semakin bersih, sehat serta SDM nelayan yang terberdayakan, melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner.

Sebagaimana diatur dalam PerMenKP Nomor 34 tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju, suatu suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang disebut sebagai Kampung Nelayan dapat ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Maju harus memenuhi persyaratan:

• mayoritas mata pencaharian kepala keluarga di lokasi Kampung Nelayan tersebut sebagai nelayan;
• lokasi Kampung Nelayan berdekatan dengan Pelabuhan Perikanan atau sentra nelayan (merupakan lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan) dan masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
• terdapat kelembagaan nelayan yang sudah terbentuk berupa kelompok usaha bersama, koperasi yang memiliki bidang usaha perikanan, perkumpulan kelompok usaha bersama, dan/atau perkumpulan nelayan; dan
• tersedianya tanah milik Pemerintah Daerah/Desa/ Kelurahan untuk sarana dan prasarana publik.

Kampung Nelayan yang telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi calon lokasi Kampung Nelayan Maju oleh kepala Desa/lurah, melalui Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, penyuluh perikanan, atau UPT DJPT, dan disampaikan secara tertulis kepada Menteri KP melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan kelengkapan administrasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila disetujui dan ditetapkan menjadi Kampung Nelayan Maju akan dilakukan penataan sebagaiman diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pengembangan lebih lanjut dari Kampung Nelayan Maju adalah Kampung Nelayan Modern yang telah melengkapi dengan berbagai infrastruktur modern.

Guna mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penataan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) tersebut, Itjen KKP melaksanakan pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju/Kampung Nelayan Modern TA 2024, antara lain:

1. Inspektorat IV melaksanakan Uji Substansi Pemantauan Kampung Nelayan Modern di Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
2. Inspektorat IV melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran Ditjen PDSPKP TA 2024 Dalam Rangka Pembangunan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Tahun 2024 di Mercure Hotel Karawang Jawa Barat
3. Inspektorat II melaksanakan Pendampingan Kegiatan Kampung Nelayan Maju Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
4. Inspektorat II melaksanakan Pendampingan Kegiatan Kampung Nelayan Maju Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur
5. Inspektorat IV melaksanakan   Pemantauan pemaparan kegiatan proyek strategis penyaluran bantuan pemerintah pembangunan sentra kuliner di beberapa lokasi kampung nelayan modern di Kejaksaan Agung
6. Inspektorat IV melaksanakan pemantauan pemaparan kegiatan proyek strategis penyaluran bantuan pemerintah pembangunan sentra kuliner di beberapa lokasi kampung nelayan modern

Selain itu terdapat beberapa pendampingan maupun pengawasan intern pada beberapa kegiatan lainnya, antara lain:

1. Inspektorat II melaksanakan Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan pada Stasiun PSDKP Ambon, Provinsi Maluku
2. Inspektorat IV melaksanakan Reviu Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sewa Barang Milik Negara Gedung Bangunan dan Sarana Pendukung Cold Storage 1000 Ton Muara Baru pada BBP3KP TA 2024 di Cilangkap
3. Inspektorat I melaksanakan   Pengawasan Lainnya dalam rangka Pemantauan Perkembangan Kegiatan Prioritas lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Update Kegiatan Agustus:

1. Pemantauan pembangunan prasarana Desa Pesisir Bersih di WP3K
2. Pemantauan Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam pada Direktorat Jasa Kelautan
3. Pemantauan Pengembangan Budidaya Lobster Berbasis Kawasan TA 2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Provinsi Kepulauan Riau
4. Pemantauan Program Prioritas Smart Fisheries Village (SFV) pada BBRBLPP Gondol
5. Pemantauan Program Prioritas SFV pada BRPBAPPP Maros
6. Pemantauan Program Prioritas SFV pada BRPI Sukamandi
7. Pemantauan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Dalam Mendukung Kampung Nelayan Modern (KALAMO) dan Bale Pelatihan Percontohan Penyuluhan BPPP Banyuwangi
8. Pemantauan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Dalam Mendukung KALAMO dan Bale Pelatihan Percontohan Penyuluhan BPPP Medan
9. Pemantauan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Dalam Mendukung KALAMO dan Bale Pelatihan Percontohan Penyuluhan BPPP Ambo
10. Pemantauan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Dalam Mendukung KALAMO dan Bale Pelatihan Percontohan Penyuluha
11. Pemantauan rencana aksi pengelolaan sampah plastik di laut pada Direktorat P4
12. Pendampingan Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju di Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa Tengah
13. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Polsus WP3K Tahun 2023-2024 pada Stasiun PSDKP Belawan, Provinsi Sumatera Utara
14. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Polsus WP3K pada Pangkalan PSDKP Benoa, Prov. Bali
15. Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan pada STASIUN PSDKP Biak, Prov. Papua
16. Pemantauan Kinerja/Pengelolaan PMO HIbah JICA Biro Perencanaan
17. Evaluasi Pengembangan Korporasi Nelayan Direktorat PDK
18. Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana SKPT Moa, Provinsi Maluku
19. Pemantauan Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi DG Sante TA 2024 Pada BPPMHKP di Prov. DKI Jakarta
20. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2023-2024 dan Integrasi Data Pelaku Usaha KP pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, Provinsi Jawa Barat
21. Pemantauan Pekerjaan Modeling Budidaya Kepiting Berbasis Kawasan TA 2024 Satker BPBAP Situbondo, di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
22. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Modeling Rumput Laut Rote Ndao di Provinsi Banten