Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Inspektorat Jenderalnya, kembali melaksanakan pendampingan pengawasan internal terhadap penyerapan anggaran, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta mendukung pencapaian program-program prioritas kementerian. Melalui berbagai langkah strategis, KKP berharap dapat memastikan bahwa setiap proyek pengadaan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sektor kelautan.

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik, terutama di KKP, merupakan elemen penting dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan publik sering menjadi sorotan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, KKP memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif.

Pendampingan pengawasan internal hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendampingan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, yang meliputi reviu pembayaran kontrak, pemantauan pembangunan konstruksi, dan sebagainya.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas KKP, pendampingan pengawasan internal diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran. KKP menekankan bahwa pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pengadaan barang dan jasa. Dengan pengawasan yang ketat, kementerian yakin bahwa setiap proyek yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa pengawasan terkait PBJ yang dilaksanakan pada November ini antara lain:

1. Pemantauan Pembangunan Konstruksi Pagar dan Pos Jaga pada Stasiun PSDKP Tahuna Provinsi Sulawesi Utara
2. Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Morowali pada Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Tengah
3. Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Probolinggo pada Pangkalan PSDKP Benoa, Provinsi Jawa Timur
4. Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP di Prov. DKI Jakarta
5. Reviu Pembayaran Pekerjaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (Coolbox) Tahap 2 Tahun 2024 pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP, di Prov. DKI Jakarta
6. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin IV (Empat) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa di Prov. DKI Jakarta
7. Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024 di Provinsi DKI Jakarta
8. Uji Substansi Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024 di Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat
9. Uji Substansi Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024 di Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
10. Pemantauan Pengadaan Peralatan Pemasaran (Cool Box)  pada Direktorat Pemasaran TA 2024 di DKI Jakarta
11. Uji Substansi Reviu Pembayaran Pekerjaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (Coolbox) Tahap II Tahun 2024 di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Uji Substansi Reviu Pembayaran Pekerjaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (Coolbox) Tahap II Tahun 2024 di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
13. Reviu Pembayaran Termin I Pekerjaan Perbaikan Kapal Perikanan di Prov. DKI Jakarta
14. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin I (Kesatu) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee SKPT Sabang di Prov. DKI Jakarta
15. Pemantauan Pembangunan Kantor dan Pematangan Lahan Stasiun PSDKP Belawan, Prov. Sumatera Utara
16. Pemantauan Pembangunan Pabrik Es Portabel pada Direktorat Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur
17. Reviu Renovasi Kios Maritim Lantai 2 Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP di Provinsi DKI Jakarta
18. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Persiapan Pembayaran Pekerjaan Rehab Gedung Hatchery Bawal Bintang dan Aula TA 2024 di BPBL Batam, Provinsi Kepulauan Riau
19. Verifikasi Penggunaan Anggaran atas Dukungan Kegiatan Site Visit Pelatihan Internasional Hands-on Audit Training on The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix of Fishery, Coastal, and Mangrove pada Direktorat Jasa Kelautan Ditjen PKRL di Prov. DKI Jakarta
20. Reviu Dokumen Addendum Kontrak DED Laboratorium dan Tambak Masyarakat (IISAP) Tahun 2024 oleh PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama di DJPB, Provinsi DKI Jakarta
21. Pemantauan Pembangunan Konstruksi Tahun 2024 (Mini Soccer, Rehab Kantor Rektorat, Kolam Renang) pada Sakter AUP Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;
22. Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkap Ikan Tahun 2024 Tahap V di Prov. DKI Jakarta

Pengawasan Berkelanjutan dalam Program Pendampingan

Pengawasan berkelanjutan merupakan konsep yang sangat penting dalam program pendampingan ini. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara episodik, melainkan berlangsung sepanjang siklus pengadaan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unit pengadaan, kontraktor, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan.

Melalui langkah-langkah yang telah diambil, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan. Kementerian menegaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya harus memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus memberikan hasil yang optimal untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.