Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) secara aktif melakukan pendampingan terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan PBJ, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

PBJ merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran negara. Di lingkungan KKP, PBJ mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan hingga pengadaan alat dan bahan untuk penelitian. Tantangan utama dalam PBJ adalah memastikan bahwa proses tersebut bebas dari penyimpangan, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Itjen KKP berperan sebagai pengawas internal yang independen dan objektif, tetap melaksanakan pendampingan guna memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan PBJ dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Beberapa bentuk pengawasan intern yang dilaksanakan antara lain:

1. Reviu Atas Permohonan Pembayaran Termin III (Ketiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee SKPT Sabang di Prov. DKI Jakarta (Online)
2. Reviu Pembayaran Termin VI Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Natuna pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP di Prov. DK Jakarta (Online)
3. Reviu Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi dan Rancang Bangun Kegiatan Penyelesaian Modeling BINS pada Eks TIR Karawang, di Jakarta
4. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM), Penyusunan Program Mutu dan Mutual Chek 0 (Pengukuran dan Pemeriksaan Bersama) Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator di Politeknik KP Karawang, Provinsi Jawa Barat

Konsep pengawasan berkesinambungan menjadi elemen penting dalam pendampingan pengawasan intern ini. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara episodik atau pada saat-saat tertentu, tetapi terus berlangsung sepanjang siklus pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan KKP untuk segera mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program prioritas yang dijalankan. Dengan adanya pendampingan pengawasan intern, KKP berharap agar setiap dana yang dikeluarkan untuk program-program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.