Padang, 

Inspektorat Jenderal kembali memulai rangkaian Audit Operasional pada satuan kerja lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tanggal 29 Mei 2026 , Inspektur Jenderal dalam pembukaan entry meeting Audit Operasinal UPT menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola secara berkelanjutan tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga mendorong efektivitas program serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

"Audit ini nantinya tidak semata mencari-cari kesalahan, nemun justru untuk mendiagnosis apa-apa saja yang menjadi permsalahan dan kendala opersional dan pelayanan publik di satker Bapak/Ibu sekalian. Nantinya, rekomednasi yang diberikan diharapkan akan menjadi obat bagi permasalahan tersebut, Ujarnya. Tentunya ini tidak lepas dari pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Nanti di Bulan Agustus, kami akan turunkan tim lagi untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan", tambahnya.

Melalui audit ini, diharapkan setiap permasalahan dalam tata kelola dapat teridentifikasi dan diselesaikan melalui tindak lanjut rekomendasi yang tepat dan terukur. Ruang lingkup audit mencakup pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, pelayanan publik, hingga kebersihan lingkungan kerja.

Entry meeting turut diikuti oleh para pimpinan UPT di Sumatera Barat, antara lain Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru di Bungus, Balai Penataan Ruang Laut Padang, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang, serta Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman. Diikuti pula secara daring oleh seluruh UPT yang menjadi objek audit operasional. 

Dalam rangkaian supervisi tersebut, Inspektur Jenderal bersama Inspektur I juga meninjau langsung fasilitas dan aktivitas pelayanan publik di sejumlah unit kerja, antara lain PPS Bungus, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Padang, Satpel Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru di Bungus, Balai Penataan Ruang Laut Padang, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang, serta Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendorong tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata.