Itjen KKP melalui Inspektorat II bersama Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP melaksanakan Pembahasan Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP di Kantor KKP (23/4).

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP merupakan unit kerja baru sehingga Inspekorat II sebagai mitra pengawas intern perlu melaksanakan pendalaman lebih lanjut terkait tugas dan fungsinya.

Rapat dipimpin Inspektur II, dihadiri Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan beserta perwakilan Tim Kerja lingkunp Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP, serta Auditor Inspektorat II.

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan memaparkan beberapa latar belakang perlunya pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP diantaranya maraknya IUU fishing; keterbatasan jumlah armada kapal pengawas; belum optimalnya integrasi sistem komunikasi maritim; serta usia kapal pengawas dan peremajaan.

Inspektorat II memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya postur anggaran PSDKP tahun 2025; sumber pembiayaan; kontrak pelaksana; perkembangan proyek dan kebutuhan anggaran tahun 2025; masukan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) Project; serta persyaratan penyiapan prasarana pengawasan.