Jakarta, 16 Desember 2024 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN, maka Itjen KKP sebagai pengawas intern turut berperan strategis mulai tahap perencanaan, misalnya melalui reviu RKBMN, hingga pemanfaatan dan penghapusan BMN, dengan menjalankan fungsi pendampingan dalam bentuk evaluasi, reviu, pemantauan hingga audit. Selain pengawasan intern yang efektif, tentu diperlukan upaya bersama dari unit eselon I lingkup KKP terhadap permasalahan pengelolaan BMN, diantaranya melalui optimalisasi SPI dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP serta segera mengajukan usulan panghapusan BMN yang tidak dapat digunakan.

Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan BMN di lingkungan KKP berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berkontribusi secara maksimal terhadap penggunaan anggaran negara, maka Itjen KKP pada Desember 2024 ini melaksanakan penilaian efektivitas pengawasan pengelolaan BMN maupun kegiatan reviu dan pendampingan lainnya. Beberapa diantaranya:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta
2. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan BMN Setjen
3. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta
4. Reviu atas Koreksi Perbedaan Luas Lahan pada SIMAN dan Sertifikat Kepemilikan pada PPN Brondong, Provinsi Jawa Timur
5. Reviu atas Usulan Penghapusan BMN Bangunan dan Gedung Kondisi Rusak Berat Akibat Bencana pada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang di Provinsi DKI Jakarta
6. Reviu atas Usulan Penghapusan Sebab-Sebab Lain BMN Berupa Speedboat/Motor Tempel pada Satker Sekretariat Ditjan PSDKP di DKI Jakarta
7. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Tahun 2024 lingkup BPPMHKP di Prov. DKI Jakarta
8. Reviu atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud (Software) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Provinsi DKI Jakarta

Adapun Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN dilakukan terhadap Komponen Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN, yang terdiri dari 5 (lima) sub komponen, yaitu: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024 dan tingkat pemanfaatannya dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2024;, b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 ke Pengguna Barang; c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke Pengguna Barang sampai dengan triwulan III tahun 2024; d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;, dan e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Melalui kegiatan tersebut, KKP dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan BMN, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja kementerian, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan BMN demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi bagian integral dari upaya kementerian dalam membangun sistem pengelolaan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.