Dalam rangka mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan pembangunan Tambak Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Mataram. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat kompleksitas pelaksanaan program yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, dan masyarakat, diperlukan pengawalan melalui koordinasi dan pemantauan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target, memenuhi standar mutu, serta memberikan manfaat yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pengawasan terpadu melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pemantauan langsung ke lokasi pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

Kegiatan koordinasi di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan bersama Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur,perangkat daerah terkait, PT PLN (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, ATR/BPN, KSOP Waingapu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, serta unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, kegiatan koordinasi di Kota Mataram dilaksanakan bersama Wakil Wali Kota Mataram dan Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, perangkat daerah terkait, ATR/BPN, PT PLN (Persero), PPK, penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, serta unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Pemerintah Kota Mataram menyatakan komitmennya untuk terus mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Tambak Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui penyelesaian berbagai kebutuhan lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penyediaan utilitas kawasan, penyelesaian aspek pertanahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembinaan masyarakat dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BPKP, Aparat Penegak Hukum, PT PLN (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, ATR/BPN, serta instansi terkait lainnya juga menyampaikan dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan.

Inspektur Jenderal dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Tambak Udang Terintegrasi dan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan konstruksi, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, progres fisik pembangunan Pembangunan Tambak Udang Terintegrasi telah mencapai 3,87% dibanding target 4,00%, atau mengalami deviasi negatif sebesar 0,13%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp657.424.500.000,00 atau sebesar 9,24%. Pada saat kunjungan lapangan, pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi persiapan kawasan, pembangunan saluran utama, pekerjaan sistem intake air. Inspektur Jenderal meminta agar seluruh pihak memperkuat koordinasi sehingga berbagai kendala tersebut dapat segera diselesaikan tanpa mempengaruhi target pelaksanaan pembangunan. Hasil pemantauan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Kamalaputi menunjukkan progres fisik telah mencapai 95,50% dibanding target 92,56%, atau mengalami deviasi positif sebesar 2,95%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 40%. Sebagian besar bangunan utama telah selesai dibangun dan pekerjaan telah memasuki tahap penyelesaian (finishing), demikian pula pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro juga mencapai tahap penyelesaian.

Keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh keberlanjutan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, BPKP, APIP, penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.