JAKARTA, (12/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 dengan tema "Kuatkan Komitmen Antikorupsi Guna Mendukung Keberhasilan Ekonomi Biru Untuk Indonesia Emas”. Acara ini menjadi momentum penting bagi KKP untuk menegaskan komitmen dalam memberantas korupsi, terutama di sektor kelautan dan perikanan yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Blue Economy.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya, mengajak seluruh jajaran KKP untuk terus memperkuat semangat anti korupsi. MKP menekankan kembali seruan Presiden Prabowo soal menekan kebocoran dan efisiensi anggaran. Perbaikan sistem dan tata kelola pengelolaan sektor kelautan dan perikanan serta edukasi kepada para pelaku usaha juga menjadi hal penting dalam upaya bersama anti korupsi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa korupsi tidak sekedar menolak menerima yang bukan hak, namun lebih luas lagi adalah mengoptimalkan segenap potensi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan guna memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi masyarakat. Dalam kaitannya 5 kebijakan ekonomi biru, MKP menegaskan agar target-target yang telah ditetapkan terus ditingkatkan capaiannya. Sebagai contoh dalam hal PNBP melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, penyediaan benih unggul dan produksi perikanan budidaya atas komoditas-komoditas unggulan, produksi garam berkualitas, serta implementasi perdagangan karbon melalui serapan karbon biru.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa keberhasilan Blue Economy sebagai salah satu program strategis KKP tidak dapat tercapai tanpa tata kelola yang baik dan bersih. Ia menambahkan, “Jika korupsi dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat pesisir dan nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada sumber daya laut. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi.”

Program Blue Economy KKP, yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada tahun 2045, pengelolaan penangkapan ikan berbasis kuota, dan pembersihan sampah plastik di laut, dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, Menteri Trenggono mengingatkan bahwa keberhasilan ini membutuhkan integritas di setiap tahap pelaksanaannya.

“Blue Economy adalah masa depan kita,” tutur Menteri Trenggono. “Tapi tanpa tata kelola yang bersih, itu hanya akan menjadi mimpi kosong. Saya mengajak semua pihak – pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta – untuk bekerja sama memastikan bahwa program ini berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hanya dengan demikian kita bisa membawa manfaat besar bagi bangsa ini.”

Di akhir sambutan, MKP menegaskan kesiapan KKP untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan protein ikan bermutu dan terjangkau. MKP juga mengajak seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha.

Pada acara tersebut, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengungkap sejumlah prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun ini. Di antaranya sebanyak 21 unit kerja dari tiga Unit Eselon I yaitu Ditjen PKRL, BPPMHKP dan Ditjen Perikanan Tangkap, berhasil memperoleh ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kemudian 2 unit kerja di tingkat nasional yaitu PPS Cilacap dan BPSPL Padang, serta 13 unit kerja lainnya meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari hasil penilaian Internal KKP. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dari Ombudsman yaitu sebesar 91,15 (Kualitas Tertinggi). Ia menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas yang kokoh di lingkungan KKP. “Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi pesan kuat bahwa integritas harus menjadi landasan dalam setiap langkah yang kita ambil,” ujarnya.

Selanjutnya, guna meningkatkan transparansi, WamenKP mengadakan bincang-bincang integritas. Ia menegaskan kembali pentingnya pembenahan sistem dan tata kelola dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, pembenahan-pembenahan yang dimulai dari hal kecil, dari sendiri, hingga lingkungan sekitar dan upaya perbaikan berkesinambungan agar dilaksanakan segenap jajaran KKP.

Diharapkan agar ada kesadaran diri mulai dari pola pikir, ucapan dan perilaku untuk terus memberikan pelayanan terbaik, berinovasi, dan adanya sense of belonging  terhadap unit kerja masing-masing. Selanjutnya WamenKP juga berpesan agar upaya pencegahan korupsi menjadi bagian dari budaya anti korupsi.