Jakarta,  September 2024** – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal kembali melaksanakan pendampingan pengawasan intern atas penyerapan anggaran, termasuk  pengadaan barang dan jasa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta mendukung pencapaian program-program prioritas kementerian. Melalui berbagai langkah strategis, KKP berharap dapat memastikan setiap proyek pengadaan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan sektor kelautan.

Mengapa Pendampingan Pengawasan Intern Diperlukan?

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik, khususnya di KKP, merupakan elemen krusial dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu terkait penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan publik menjadi sorotan. KKP, sebagai lembaga yang bertugas mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif.

Pendampingan pengawasan intern hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Melalui pnedampingan  ini dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa setiap tahap pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, yang dapat berupa reviu pembayaran kontrak, pemantauan pembangunan konstruksi, dsb.

Pemantauan pembangunan konstruksi menilai progres fisik dan keuangan. Dengan pemantauan ini akan diketahui progres/kemajuan pekerjaan pembangunan sarpras/konstruksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dalam Surat Perjanjian (spesifikasi teknis dan gambar kerja), dan akan diberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern Pejabat Penandatangan Komitmen (PPK) dalam rangka mendorong tercapaian tujuan kegiatan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Reviu pembayaran kontrak juga merupakan aspek penting dalam pengawasan intern. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap semua transaksi pembayaran kontrak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Manajamen/Pimpinan Satker bahwa usulan Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilaksanakan terbatas pada kelengkapan dokumen Usulan Permohonan Pembayaran yang disampaikan ke Tim Auditor yang dapat berupa Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Permohonan Pembayaran dari pihak ketiga, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, dsb.

Reviu realisasi anggaran berkesinambungan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi pemborosan.

Beberapa reviu penyerapan anggaran dan pendampingan pelaksanaan PBJ yang dilaksanakan September 2024 ini antara lain:

1. Pendampingan Verifikasi  Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Wisma Gracillaria dan Renovasi Ruang Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal KKP
2. Reviu Pembayaran Kekurangan Tagihan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Moa di Raiser Ikan Hias Cibinong, Provinsi Jawa Barat
3. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin III (Tiga) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa
4. Pendampingan  Pekerjaan Rehab Kantor Pelayanan Terpadu dan Pagar Kawasan Pelabuhan serta pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada PPN Kwandang, Provinsi Gorontalo
5. Pemantauan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 pada Satker Lingkup BBP3KP, Ditjen PDSPKP
6. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Pembangunan Konstruksi Tahun 2024 (Mini Soccer, Rehab Kantor Rektorat, Kolam Renang) pada Sakter AUP Jakarta
7. Pemantauan Test Commissioning IFM dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Morotai di Raiser Ikan Hias Cibinong, Prov. Bogor
8. Pendampingan  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana SKPT Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
9. Kegiatan Pemantauan Rehabilitasi Mangrove (Penyulaman) dan Tracking Mangrove di Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa Tengah
10. Kegiatan Pemantauan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Keuangan Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ di Prov. DKI Jakarta
11. Reviu Pembayaran Pekerjaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (Coolbox) Tahap 1 Tahun 2024 pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP di Prov. DKI Jakarta
12. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Trestle Dermaga di PP Teluk Awang Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Kegiatan Reviu Repeat Order ke-2 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Project Management Consultan Tahun 2024 Pada Biro Perencanaan di Prov. DKI Jakarta
14. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan III Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya di Provinsi DKI Jakarta
15. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Periode Triwulan III Tahun 2024 pada Ditjen PKRL di Prov. DKI Jakarta
16. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin IV (Keempat) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki di Prov. DKI Jakarta
17. Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkap Ikan TA 2024 Tahap IV di Prov. DKI Jakarta
18. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan III Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP di Raiser Ikan Hias Cibinong, Provinsi Jawa Barat
19. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan oleh PPK Direktorat Logistik dan Direktur PT. Pura Agro Mandiri untuk Pengadaan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel TA. 2024 di Kab. Aceh Jaya, Provinsi Aceh
20. Pengawasan Lainnya dalam rangka Percepatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP lingkup BPPSDMKP, di BRPBATPP Bogor
21. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan oleh PPK Direktorat Logistik dan Direktur PT. Pura Agro Mandiri untuk Pengadaan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel TA. 2024 di Kab. Lebak, Provinsi Banten
22. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2024, di Politeknik KP Karawang, Jawa Barat
23. Pengawasan Lainnya dalam rangka Konsolidasi Data PAPBJ Triwulan III Tahun 2024 Tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Politeknik KP Karawang, Provinsi Jawa Barat
24. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2024 lingkup KKP di Polteknik KP Karawang, Prov. Jawa Barat
25. Pendampingan Pelaksanaan PBJ dan BMN Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP

Penting untuk memahami bahwa pengawasan intern bukanlah sekadar rutinitas administratif. Ini adalah bagian integral dari tata kelola yang baik dalam pengadaan publik. Dalam konteks KKP, pengawasan yang efektif dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran pengawasan intern perlu dipandang sebagai alat strategis dalam mendukung visi dan misi KKP untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam konteks pencapaian program prioritas KKP, pendampingan pengawasan intern diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran. KKP menegaskan bahwa pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pengadaan barang dan jasa. Dengan pengawasan yang ketat, kementerian yakin setiap proyek yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Pengawasan berkesinambungan adalah konsep yang sangat penting dalam program pendampingan ini. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara episodik, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang siklus pengadaan. Keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk unit pengadaan, kontraktor, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan.

Melalui langkah-langkah yang telah diambil, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan. Kementerian menegaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya harus memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus memberikan hasil yang optimal untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.