Pada Tahun 2025 ini, selain KKP juga menjalankan efisiensi anggaran yang berasal dari APBN, namun disisi lain juga tetap melaksanakan kegiatan yang anggarannya berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Beberapa diantaranya adalah pengembangan eco fishing port yang difasilitasi the Agence Française de Development (AFD), Oceans for Prosperity Project – LAUTRA yang dibiayai dari dana hibah pro-blue melalui World Bank, Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP) melalui ADB, dsb.

Sehubungan dengan hal tersebut, Itjen sebagai pengawas intern turut melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan PHLN di KKP tersebut, antara lain:

1. Reviu atas Dokumen Perencanaan DED Hasil Pekerjaan CMC Untuk Bangunan Laut pada Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IDN-1055)
2. Reviu atas Laporan Keuangan PHLN Proyek IISAP Semester I TA 2025 pada Ditjen Perikanan Budi Daya
3. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pembahasan Rekomendasi Teknis Pekerjaan Penataan Kawasan Tambak dan Saluran pada Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)
4. Pemantauan Hibah Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Program (Atsea 2); Second Phase of The Atsea Program: Indonesia National Component – GEF/UNDP pada Pusat Penyuluhan
5. Kegiatan Pendampingan Survey Lapang Oceans for Prosperity Projects – LAUTRA Komponen 2 Direktorat Jasa Bahari, Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2025 di Kab. Sumba Barat Daya, Prov. Nusa Tenggara Timur
6. Kegiatan Pendampingan Survey Lapang Oceans for Prosperity Projects – LAUTRA Komponen 2 Direktorat Jasa Bahari, Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2025 di Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur
7. Kegiatan Pendampingan Survey Lapang Oceans for Prosperity Projects – LAUTRA Komponen 2 Direktorat Jasa Bahari, Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2025 di Kab. Sabu Raijua, Prov. Nusa Tenggara Timur

Dalam hal Pendampingan Survey Lapang Program Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Komponen 2 TA 2025, tujuan pendampingan yaitu memastikan kegiatan survei lapang dalam rangka identifikasi lokasi calon penerima bantuan Kampung LAUTRA serta menjaring saran dan masukan dari stakeholders khususnya terkait potensi daya tarik wisata bahari telah relevan dengan pelaksanaan program LAUTRA Komponen 2. Lingkup Kegiatan LAUTRA yang dilakukan pendampingan antara lain Focuss Group Discussion (FGD) dan uji petik survei lapang di desa-desa pelaksanaan LAUTRA terhadap kondisi eksisting lahan dan fasilitas dasar yang sudah terbangun, potensi daya tarik wisata bahari, dukungan pengembangan dari pemerintah daerah dalam pembangunan desa wisata bahari, antara lain berupa sarana penunjang wisata bahari, pengelolaan wisata bahari, kemitraan, pelatihan pengembangan, dan promosi wisata bahari, terdapat potensi usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan wisata bahari, perangkat RPJMDes dan/atau panduan/SOP/Juknis pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan wisata bahari, peraturan desa terkait pengembangan wisata bahari, alokasi Anggaran Dari Desa (ADD) dan/atau dana Desa dan/atau pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan dan/atau unit pelaksana teknis untuk pengembangan Wisata Bahari.

Pemantauan hibah bertujuan untuk menilai kemajuan progam Hibah Luar Negeri ATSEA-2 dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan, serta tata kelola pengelolaan hibah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung data/dokumen yang memadai.

Sedangkan reviu atas DED bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan/penyimpangan yang ditemukandalam rangka mendorong tercapainya tujuan kegiatan.