Pada bulan Desember 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) melaksanakan serangkaian kegiatan pemantauan yang mencerminkan komitmen terhadap peningkatan tata kelola dan transparansi anggaran dan pelaksanaan PBJ. Kegiatan ini dirancang untuk memastikan setiap unit kerja lingkup KKP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Melalui berbagai langkah strategis ini, KKP juga berharap dapat memastikan setiap proyek pengadaan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan sektor kelautan.

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik, khususnya di KKP, merupakan elemen krusial dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu terkait penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan publik menjadi sorotan. KKP, sebagai lembaga yang bertugas mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif.

Pendampingan pengawasan intern hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Melalui pendampingan  ini dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa setiap tahap pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, yang dapat berupa reviu pembayaran kontrak, pemantauan pembangunan konstruksi, dsb.

Berikut adalah daftar lengkap kegiatan Pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Itjen KKP pada bulan Desember 2024:

1. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP di Prov. DKI Jakarta
2. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Konsolidasi Data Hasil Reviu PAPBJ Triwulan IV di BRPBATPP Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Memberi Keyakinan Terbatas atas Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) sebelum Penetapan Pemenang Tender oleh KPA di Bogor, Provinsi Jawa Barat
4. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Renovasi Gedung/Ruang Kerja Kantor Pusat Penyuluhan KP di BPPSMKP, Ancol, Provinsi DKI Jakarta
5. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Persiapan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Instalasi Pusat Perbenihan Ikan Satker BBPBAT Sukabumi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
6. Pengawasan Lainnya dalam Rangka Pendampingan Pembangunan Asrama Bahari Residence Satker BPPP Tegal, serta Pembangunan Sayap Gedung Direktorat dan Pengurukan Tanah Satker SUPM Tegal, di Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2024 pada Direktorat PRL Direktorat Jenderal PKRL di Prov. DKI Jakarta
8. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin IV Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Tiakur SKPT Moa di Jakarta
9. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin IV (Keempat) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Daeo Majiko SKPT Morotai di Jakarta
10. Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan TA. 2024 Tahap VI, VII dan VIII di Prov. DKI Jakarta
11. Reviu atas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Merk Dongfeng TA 2024 di Prov. DKI Jakarta
12. Reviu Pembayaran Pengadaan 4 (Empat) Unit Kendaraan Berefrigerasi TA 2024 di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pati, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan pada Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP, di Prov. DKI Jakarta
13. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ TW IV dan Pemantauan Implementasi P3DN Tahun 2024 pada Itjen KKP di Provinsi DKI Jakarta
14. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan IV Tahun 2024 lingkup KKP di Provinsi DKI Jakarta
15. Reviu Dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas Gedung Administrasi II/ Gedung Simulator Politeknik KP Karawang, di Jakarta
16. Reviu atas Permohonan Pembayaran Termin IV Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai di Jakarta
17. Reviu Draft Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) pada Ditjen Perikanan Budidaya di Provinsi DKI Jakarta
18. Permohonan Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin TA 2024 Merk Yamaha, Honda dan Dongfeng di Prov. DKI Jakarta
19. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 
20. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
21. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ dan Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
22. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ lingkup Itjen KKP
23. Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta

24. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan PBJ Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP

Pemantauan pembangunan renovasi/konstruksi menilai progres fisik dan keuangan. Dengan pemantauan ini akan diketahui progres/kemajuan pekerjaan pembangunan sarpras/konstruksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dalam Surat Perjanjian (spesifikasi teknis dan gambar kerja), dan akan diberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern Pejabat Penandatangan Komitmen (PPK) dalam rangka mendorong tercapaian tujuan kegiatan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Reviu pembayaran kontrak juga merupakan aspek penting dalam pengawasan intern. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap semua transaksi pembayaran kontrak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Manajamen/Pimpinan Satker bahwa usulan Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilaksanakan terbatas pada kelengkapan dokumen Usulan Permohonan Pembayaran yang disampaikan ke Tim Auditor yang dapat berupa Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Permohonan Pembayaran dari pihak ketiga, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, dsb.

Sedangkan reviu realisasi/penyerapan anggaran berkesinambungan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi pemborosan.

Se  Adapun pelaksanaan penilaian/evaluasi efektivitas Pelaksanaan PBJ dilakukan dengan mengukur 3 komponen, yaitu: 1)Kualitas Perencanaan Pengawasan, 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan, dan 3) Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I.