Dalam rangka upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN, maka Itjen KKP sebagai pengawas intern turut berperan strategis mulai tahap perencanaan, misalnya melalui reviu RKBMN, hingga pemanfaatan dan penghapusan BMN, dengan menjalankan fungsi pendampingan dalam bentuk evaluasi, reviu, pemantauan hingga audit. Selain pengawasan intern yang efektif, tentu diperlukan upaya bersama dari unit eselon I lingkup KKP terhadap permasalahan pengelolaan BMN, diantaranya melalui optimalisasi SPI dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP serta segera mengajukan usulan panghapusan BMN yang tidak dapat digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Mei ini beberapa kegiatan pengawasan berkaitan pengelolaan BMN yang dilaksanakan antara lain:

1. Evaluasi Pengelolaan BMN lingkup Inspektorat Jenderal 
2. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP
3. Pendampingan Persiapan Penyusunan Surat Persetujuan Penghapusan BMN beserta Dokumen Persyaratan Ditjen Perikanan Tangkap di BRPBAT Sempur, Bogor, Prov. Jawa Barat
4. Pendampingan atas Evaluasi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Pelabuhan Perikanan Triwulan I di PPN Kejawanan Cirebon, Prov. Jawa Barat       
5. Reviu Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Tugu di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Prov. Jawa Barat
6. Reviu Berita Acara Serah Terima (BAST) Cold Storage 2000 Ton dari Satker Sekretariat Ditjen PDSPKP ke Satker BBP3KP di Muara Baru Provinsi DKI Jakarta      
7. Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu
8. Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
9. Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Prov. DKI Jakarta
10. Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
11. Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
12. Uji Substansi Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PDSPKP di Wilayah Kerja BBPPPKP Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Uji Substansi Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Pemasaran di Raiser Ikan Hias, Provinsi Jawa Barat
14. Uji Substansi Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PDSPKP di Wilayah Kerja BBPPPKP Ambon, Provinsi Maluku    

Pengelolaan BMN ini erat kaitannya juga dengan upaya optimaliasasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dimana saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan PNBP melalui kerjasama pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, Itjen KKP turut menilai apakah pemanfaatan BMN tersebut telah memperhatikan kebutuhan pelaksanaan Tugas dan Fungsi auditi, sehingga tidak mengganggu kinerjanya, telah sesuai dengan peraturan perundangan dan pedoman pengelolaan BMN yang berlaku, telah memperhatikan aspek optimalisasi nilai aset dalam menetapkan nilai sewa, dan yang terutama telah mendapatkan ijin dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN. Disisi lain, BMN yang idle juga dapa dipindahtangankan ke Kementerian/Lembaga lain yang lebih membutuhkan.

Update Kegiatan Juni:

1. Reviu Pengelolaan Aset Eks Deptan yang Akan Dihapus  pada PPN Karangantu, Provinsi Banten
2. Reviu Pengelolaan Aset Eks Deptan yang Akan Dihapus pada PPN Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
3. Reviu Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus
4. Reviu Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus
5. Reviu Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus
6. Reviu Hibah Barang Milik Negara Pasar Ikan Higienis (PIH) Pejompongan kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) pada Sekretariat Ditjen PDSPKP di Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7. Reviu Aset Tidak Diketemukan pada Satker PPS Belawan, Provinsi Sumatera Utara
8. Kegiatan Reviu Jeda Waktu Pemanfaatan Sewa Gedung/Bangunan pada Biro Umum dan PBJ di Prov. DKI Jakarta
9. Reviu Usulan Penghapusan BMN Berupa Bangunan pada Pangkalan PSDKP Lampulo Prov. Aceh  di Jakarta