Melalui evaluasi ini, Itjen KKP berharap dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai progres pelaksanaan reformasi birokrasi, serta sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan saran-saran perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi birokrasi di KKP.

Selain menilai efektivitas program dan pencapaian yang telah diperoleh, evaluasi ini juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di KKP selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Selaras dengan hal tersebut, beberapa pelaksanaan evaluasi capaian RB Triwulan I 2026 ini antara lain:

1. Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2026 pada Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP 

2. Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2026 pada Inspektorat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ditjen Penataan Ruang Laut dan BPPSDMKP di Provinsi DKI Jakarta

3. Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2026 pada Biro SDMAO, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, PUSDATIN, Biro Hukum, Biro Umum dan Biro PBJ, Sekretariat Jenderal di Provinsi DKI Jakarta

Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap unit kerja di KKP dapat lebih memahami capaian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi birokrasi. Penilaian mandiri juga berfungsi untuk mendorong unit kerja untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, sehingga proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam reformasi birokrasi, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.