Jakarta, Dalam rangka memperkuat ketersediaan pangan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot pelaksanaan program prioritas perikanan budidaya. Selaras dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal terus melakukan pengawasan, dimana pada Bulan April ini, berbagai kegiatan pengawasan pada berbagai lokasi terus dilaksanakan, diantaranya:

1. Pemantauan Kegiatan Bantuan Pemerintah Paket Budidaya Ikan Tematik Sistem Bioflok Tahun 2025 di Kota Batu, Kab. Mojokerto dan Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
2. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi - ISF Semester I di Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pemantauan Budidaya Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) Sumba Timur, di Waingapu, Provinsi NTT
4. Pemantauan Kegiatan Modeling Budi Daya Kepiting pada Instalasi BPBAP Situbondo di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
5. Pemantauan Kegiatan Tata Batas pada Lahan Rencana Revitalisasi Eks Tambak Pantura Jawa Barat, di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
6. Pemantauan Kegiatan Tata Batas pada Lahan Rencana Revitalilsasi Eks Tambak Pantura Jawa Barat, di Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

7. Pemantauan Pemanfaatan Paket Bantuan Budidaya Ikan Tematik Sistem Bioflok di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

8. Pemantauan Pemanfaatan Paket Bantuan Budidaya Ikan Tematik Sistem Bioflok di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas bahwa kegiatan Modeling Budi Daya Kepiting, Udang, dan Tematik Bioflok berhasil sesuai dengan tujuan kegiatan, serta untuk memberikan rekomendasi atas kelemahan/permasalahan yang ditemukan untuk perbaikan kinerja. Sedangkan kegiatan Pemantauan Tata Batas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pekerjaan Penataan Batas Kawasan Revitalisasi Tambak Pantura di sejumlah kawasan Jawa Barat, seperti di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pesanan (SP) dan Instruksi Kerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI, serta memberi rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan, dan mengeliminir akibat yang mungkin terjadi.