Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, terintegrasi, dan sistematis, dalam bentuk pembangunan dan penerapan budaya integritas, perbaikan dan penerapan SOP, pedoman, dan berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya, dan yang terpenting dalam rangka mempermudah pelayanan publik di instansi pemerintah. 

Selain melaksanakan berbagai asistensi pembangunan Zona Integritas (ZI), tahap berikutnya bagi Itjen adalah pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI agar berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa asistensi dan pemantauan pembangunan ZI yang dilaksanakan Mei 2024 ini:

1. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Peraiaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
4. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pada Biro Keuangan dan BMN
5. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (lanjutan) pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, Provinsi Sulawesi Utara  
6. Pemutakhiran Dokumen dan Penilaian Pembangunan ZI terhadap Satker yang Akan Diusulkan WBK/WBBM ke TPN Tahun 2024
7. Pemantauan Lanjutan Pembangunan ZI terhadap Satker yang Akan Diusulkan WBK ke TPN Tahun 2024 pada PPS Cilacap, Provinsi Jawa Tengah       
8. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024 pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Aston Bogor Hotel dan Resort, Provinsi Jawa Barat   
9. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Penataan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta
10. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Direktorat Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta   
11. Pemantauan Lanjutan Pembangunan ZI terhadap Satker yang Akan Diusulkan WBBM ke TPN Tahun 2024 pada LKKPN Pekanbaru di Provinsi Riau
12. Pengawasan Lainnya dalam rangka Lanjutan Pemutakhiran Dokumen dan Penilaian Pembangunan ZI terhadap Satker yang Akan Diusulkan WBK/WBBM ke TPN Tahun 2024 pada PPN Tanjung Pandan, BPBAT Takalar, dan BPBAT Mandiangin dan Penyiapan Data Responden Survey Penilaian Integritas KPK 

Pada tahun 2024, Itjen menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK di lingkungan KKP sebanyak 108 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Target tersebut sekaligus menjadi target periode Renstra 2019-2024.

Update Kegiatan Juni:

1. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 
2. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Direktorat P4K   
3. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPS Bungus
4. Pemantauan Lanjutan Pembangunan ZI terhadap Satker yang Akan Diusulkan WBK ke TPN Tahun 2024 pada PPS Cilacap, Provinsi Jawa Tengah