KKP Perkuat Koordinasi Percepatan Proyek Karbon Biru Mangrove di Pantura Jawa

Jakarta, 14/04 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat komitmen dalam pengendalian perubahan iklim melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan proyek karbon biru berbasis mangrove. Sebagai dukungan upaya tersebut, diselenggarakan forum koordinasi dan konfirmasi data potensi lokasi proyek karbon biru mangrove di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Forum koordinasi yang dilaksanakan secara daring ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, guna memastikan kesesuaian data potensi lokasi dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam arahannya menyampaikan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelindung pesisir, tetapi juga sebagai penyerap karbon yang signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. “Pengembangan proyek karbon biru berbasis mangrove merupakan peluang besar untuk mendukung target nasional penurunan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kawasan tambak dan bekas tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar untuk direstorasi menjadi ekosistem mangrove produktif yang bernilai ekonomi tinggi melalui skema karbon. Namun demikian, diperlukan kehati-hatian dalam aspek tenurial dan aspek sosial lain agar implementasi program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengonfirmasi data spasial, status lahan, serta kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan proyek karbon biru. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan validitas data dan penetapan lokasi prioritas yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomi, salah satunya melalui penerapan model wanamina (silvofishery) yang menggabungkan kegiatan budidaya dengan konservasi mangrove.

Mewakili pemerintah daerah, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes,  Ali Mashuri menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif KKP dalam pengembangan karbon biru di tingkat tapak. “Dinas Perikanan Kabupaten Brebes mendukung pengembangan karbon biru dengan menyiapkan variabel teknis pengukuran serta mengidentifikasi area potensi baru yang memiliki daya tumbuh tinggi berdasarkan kondisi sedimen yang mendukung,” ujar Ali.

Dalam forum ini, peserta juga melakukan diskusi mendalam terkait kondisi eksisting lokasi, status kepemilikan lahan, serta potensi dukungan kebijakan dan skema kolaborasi yang diperlukan, termasuk penyepakatan awal lokasi prioritas dan kebutuhan verifikasi lapangan sebagai dasar penyusunan pipeline proyek karbon biru.

KKP menegaskan bahwa pengembangan proyek karbon biru mangrove tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Ke depan, hasil koordinasi ini akan menjadi dasar penyusunan pipeline proyek serta percepatan implementasi karbon biru mangrove di Pantura Jawa sebagai bagian dari transformasi ekonomi biru Indonesia.

Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi biru, dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi demi mewujudkan laut sehat, konservasi kuat, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN