Alor (04/06)– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Universitas Tribuana dan Konservasi Indonesia memperkuat kerja sama Indonesia dan Timor-Leste dalam pengelolaan kawasan laut lintas batas melalui kegiatan Regional Exchange (REX) Bentang Laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Seascape) yang berlangsung di Center of Excellence (CoE), berlokasi di Univeristas Tribuana (Untrib), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas para pengelola kawasan konservasi, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga salah satu wilayah penting di jantung Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Bentang Laut Sunda Kecil merupakan salah satu bentang laut prioritas dalam kerangka Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) yang mencakup wilayah Indonesia dan Timor-Leste. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pangan masyarakat pesisir, serta ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, perwakilan sekretariat National Coordinating Committee (NCC) CTI-CFF Indonesia, Miftahul Huda dalam keterangan resminya di Jakarta, mengatakan bahwa kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam menjaga ekosistem laut yang secara ekologis tidak mengenal batas administrasi negara.

“Bentang Laut Sunda Kecil merupakan kawasan strategis yang menghubungkan ekosistem dan sumber daya laut Indonesia dan Timor-Leste. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan kolaborasi yang kuat, baik dalam aspek konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak,” ujarnya.

Menurut Huda, Regional Exchange menjadi wadah penting untuk mempercepat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antar pemangku kepentingan di kedua negara. Melalui forum ini, berbagai pihak dapat menyelaraskan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan, pemantauan sumber daya laut, hingga pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan sekitar 65 persen wilayah Segitiga Karang Dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global. Oleh sebab itu, penguatan kerja sama regional menjadi bagian penting dalam implementasi Regional Plan of Action (RPOA) CTI-CFF 2021–2030 serta National Plan of Action (NPOA) Indonesia.

Sementara itu, Tutus Wijanarko, perwakilan dari Konservasi Indonesia menegaskan bahwa konektivitas ekologi antara Indonesia dan Timor-Leste menuntut adanya keselarasan pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya laut di kedua negara.

“Spesies laut bermigrasi melintasi batas negara dan arus laut menghubungkan berbagai kawasan konservasi dalam satu sistem ekologis yang utuh. Karena itu, penguatan jejaring kawasan konservasi dan penyelarasan metode pengelolaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda apabila kita ingin menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya laut dalam jangka panjang,” katanya.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan, pemantauan sumber daya laut, serta pengembangan model kolaborasi masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut. Kegiatan juga menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan pengelolaan kawasan konservasi.

Keberadaan Center of Excellence Alor diharapkan menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan kapasitas yang mampu mendukung implementasi pengelolaan bentang laut secara kolaboratif di kawasan timur Indonesia. Model pembelajaran yang dikembangkan di Alor juga berpotensi direplikasi pada kawasan konservasi lainnya di Indonesia maupun kawasan Segitiga Karang.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Timor-Leste, pengelolaan Bentang Laut Sunda Kecil diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang sehat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa perluasan dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu pilar utama kebijakan ekonomi biru KKP. Melalui kolaborasi regional, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, KKP terus mendorong terwujudnya laut yang sehat, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN