TAHUNA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan layanan bebas pungutan liar. Bukan hanya di pusat, melainkan juga di daerah setelah sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) melalui pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terkini, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari menyaksikan langsung penacanangan tersebut di SKIPM Tahuna.

"Seperti yang telah kita ketahui bersama, pembangunan zona integritas merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi," kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari di Tahuna, Senin (6/2/2023)

Sosok yang akrab disapa Tari ini mengatakan BKIPM telah berkomitmen agar seluruh UPT telah membangun zona integritasnya pada tahun 2023. Sejak tahun 2014, BKIPM telah membangun zona integritas diantaranya telah mencapai predikat WBK dan dalam progres untuk mencapai WBBM, baik oleh Tim Penilaian Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional.

Menurutnya, pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah tahapan awal dari implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih intens dan berkelanjutan melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perubahan budaya kerja, penataan tata laksana, manajemen SDM yang baik, perbaikan akuntabilitas, peningkatan aspek pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Melaksanakan seluruh sistem tersebut bukanlah perkara yang mudah. Stasiun KIPM Tahuna sangat memerlukan dukungan sumberdaya dan sinergitas dari pemerintah daerah, instansi terkait, feedback dari masyarakat/pengguna jasa, serta pengawasan dari lembaga lain," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Tari meminta agar sistem ini bisa terus diperbaiki sampai bisa mencapai tiga sasaran utama reformasi birokrasi yang telah ditetapkan untuk setiap instansi/lembaga yaitu birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu tentunya pengawasan dari internal dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, KKP.

Dia pun meminta pimpinan dan seluruh pegawai melakukan langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. "Saya berharap dengan deklarasi bersama melalui Pencanangan Zona Integritas ini, bukanlah menjadi slogan semata, melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap Aparatur Stasiun KIPM Tahuna," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan budaya anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Dengan begitu, para pegawai KKP melayani masyarakat sekaligus menjaga ekologi laut.