JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mengangkat Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pasca dilantik, dia langsung tancap gas dan menetapkan sejumlah rencana kerja untuk mendukung program prioritas KKP.

"Kegiatan yang kami susun ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan," kata Ishartini, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan tersebut meliputi penataan  regulasi di bidang mutu dan keamanan hasil  kelautan dan perikanan. Kemudian melaksanakan  quality  assurance berbasis risiko dan memperkuat sistem ketertelusuran dan pendataan digital berkolaborasi  dengan Ditjen teknis serta menyiapkan layanan sertifikasi berbasis digital untuk memudahkan para pelaku usaha.

Tak hanya itu, Ishartini juga menyiapkan pelatihan teknis Inspektur mutu kepada SDM pemerintah daerah yang secara fisik berdekatan dengan sumberdaya perikanan hulu dan hilir.

"Ini penting untuk  membantu keterbatasan  jumlah SDM di pusat dan UPT, serta melaksanakan program pengisian jabatan Inspektur Mutu," urainya.

Ishartini mengatakan kegiatan yang disiapkan lainnya yakni meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran pelaku  usaha tentang sanitasi dan higiene serta pemenuhan standar nasional dan internasional melalui kampanye  dan edukasi. Lalu membangun kemitraan dengan asosiasi, akademisi, lembaga  penelitian, hingga organisasi internasional.

"Kami juga menargetkan penambahan Approval  Number ke Uni  Eropa," jelas Ishartini.

Sebagai otoritas kompeten, Ishartini menegaskan BPPMHKP perlu melaksanakan kegiatan quality assurance atau penjaminan mutu hulu-hilir, yakni di lokasi-lokasi budidaya, pelabuhan perikanan, dan Unit-Unit Pengolahan Ikan yang menjadi lokus prioritas KKP.

Selain itu, Ishartini mengingatkan jajarannya untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hulu-hilir melalui kegiatan sertifikasi seperti CPIB Kapal, HACCP Kapal, CBIB Budidaya, CPIB Benih, CPPIB Pakan, CPOIB Obat, CDOIB Distribusi obat, SPDI distribusi ikan, SKP UPI, HACCP UPI, serta HC Mutu ekspor.

"Perlu konsistensi implementasi sistem jaminan mutu hulu-hilir di setiap rantai produksi. Saya percaya BPPMHKP mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Sebagai informasi, Permen KP Nomor 5 mengamanahkan BPPMHKP untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu-hilir sampai kepada konsumen dengan kualitas produk yang terstandar. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas pada Rabu 12 Juni 2024. Pelantikan tersebut berbarengan dengan pengangkatan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agus Suherman, SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siri.