PALEMBANG - Sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Polri semakin kuat dalam penyelamatan benih bening lobster (BBL). Terbaru, Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang dan Polrestabes Palembang melepasliarkan 115.860 ekor BBL di Pantai Hurun, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

"Alhamdulillah, Rabu pagi kita lepasliarkan BBL hasil penggerebekan rekan-rekan Polrestabes Palembang," ujar Kepala SKIPM Palembang, Yoyok Fibrianto di kantornya, ... (14/7/2022).

Yoyok mengungkapkan, BBL tersebut terdiri dari 113.880 jenis pasir dan 1.980 ekor jenis mutiara. Posisir Pesawaran dipilih berdasarkan hasil rekomendasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) lantaran dianggap sesuai dengan habitat benur.

"Untuk lokasi pelepasliaran kita berkoordinasi dengan rekan-rekan Ditjen PRL, jadi tidak sembarangan lepas," jelas Yoyok.

Adapun benur-benur ini merupakan hasil penggerebekan Polrstabes Palembang di tempat penampungan BBL di Jalan Alang alang Lebar Palembang. Dalam pengungkapan ini, aparat kepolisian menangkapkan 24 orang terduga pelaku dan menyita satu unit mobil yang digunakan untuk pengangkutan.

"Ini bukti bahwa penindakan terhadap kejahatan sumber daya perikanan, terutama lobster tidak kendor. Dan ini bukti bahwa kita dan kepolisian kian solid," kata Yoyok.

Dalam kesempatan ini, Yoyok mengingatkan agar para pelaku menurungkan niat menyelundupkan BBL. Merujuk Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan dari UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penyelundup BBL bisa dipidana 8 tahun.

"Lagi-lagi kami peringatkan, penyelundupan benih bisa dipidana 8 tahun, jadi jangan macam-macam," tegas Yoyok.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP menegaskan komitmennya terhadap budidaya lobster dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 yang sekaligus melarang ekspor benur, apalagi diselupkan.