Yogyakarta - Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Hary Maryadi memimpin rapat rekonsiliasi data SAKTI tahun anggaran 2023. Menurutnya, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. 

"Penting sekali bagi kita untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan," ujar Hari di Yogyakarta, Selasa (16/1/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, UPT BPPMHKP dari berbagai daerah mengikuti Rekonsiliasi/Sinkronisasi Data Tahunan SAKTI Tahun Anggaran 2023 Lingkup BPPMHKP yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP bertempat di Loman Park Hotel Yogyakarta pada tanggal 16 -19 Januari 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala UPT, Kasubbag Umum sekaligus Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Bendahara Pengeluaran, Operator Komitmen, Operator Modul Persediaan, Operator Modul Aset dan Operator Modul GLP di unit kerja BPPMHKP seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hari menyebut pasca realokasi anggaran maka pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Karantina Ikan sepenuhnya dibebankan pada DIPA Barantin. Sementara penerbitan SKPP pegawai yang mutasi ke Barantin dilakukan setelah penetapan SK Mutasi serta untuk pembayaran gaji bulan Maret 2024, aset operasional untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antara fungsi karantina dan fungsi mutu sampai dengan adanya penetapan peralihan aset dari BPPMHKP ke Barantin.

"Serta adanya usulan Automatic Adjustment (AA) Belanja KKP TA 2024," tutupnya.