Rapatkan Barisan, BKIPM Gelar Rakernis Quality Assurance

Kamis, 4 Agustus 2022


JAKARTA - Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) terus merapatkan barisan dalam mengawal ekspor sekaligus mencegah masuknya hama, penyakit ikan karantina (HPIK). Dalam Rapat Teknis di Bogor, Kamis (4/8/2022), Plt BKIPM, Hari Maryadi mengajak seluruh jajarannya untuk mengetahui isu kebijakan dan program pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu, dia juga mengingatkan agar secara kelembagaan ataupun tugas fungsi, para petugas BKIPM senantiasa menjaga sekaligus bertindak sesuai tusi organisasi ataupun kompetensinya.

"Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, BKIPM selain sebagai garda terdepan perlindungan sumber daya Ikan dari ancaman hama dan penyakit ikan karantina, pengendalaian mutu serta keamanan hayati ikan di Exit/Entry Point," terang Hari saat membuka Rakernis.

Dalam kesempatan ini, Hari juga menekankan pentingnya penjamin mutu (Quality Assurance) sisi hulu (budidaya, tangkap ataupun pengolahan). Terlebih tugas ini merupakan amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono guna meningkatkan ekspor dan menjaga mutu produk.

"Karenanya, sangat penting bagi kita di sisi internal untuk melakukanlangkah perbaikan terkait audit internal dari Itjen KKP dan BPK serta komitmen untuk mengelola tugas fungsi, keuangan dan asset yang baik," terangnya.

Hari mengingatkan, rencana kerja 2023 yang diarahkan untuk “Mewujudkan BKIPM sebagai Quality Assurance Sumberdaya Perikanan Hulu-Hilir dalam rangka mendukung tercapainya program prirotas pembangunan KP 2021 – 2024."

"Semoga kita tetap dan terus solid, loyal, berkinerja baik dan tangguh," tutupnya.

Sumber:

KKP WEB BKIPM

Logo Logo
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia