Pada tanggal 4 Nopember 2024, BPPMHKP Makassar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan secara tatap muka bertempat di Hotel Dalton Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kepentingan. Rakor ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulsel yang diwakili oleh Kabid Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dr. H. Suhartono Nurdin dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Kepala UPT KKP Sulsel (BPBAP Takalar, BPPSDM Maros, PP Untia, BPSPL Makassar, PSDKP Satwas Makassar Pangkalan SDKP Bitung), auditor dan Manajer Pengendali Mutu CPIB, auditor CPIB, auditor CPPIB, inspektur CPIB Kapal, Pembina Mutu dan Inspektur Mutu berjumlah 62 orang.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPPMHKP Makassar Mohammad Zamrud menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi hulu hilir memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai pembina seperti Dinas KP Provinsi/kabupaten/kota dan eselon I lain lingkup KKP.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Kabid Budidaya dan Penguatan Daya Saing DKP Propinsi Sulsel yang membawakan materi Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Mendukung Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Katimja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Makassar Sri Rahayu Setyaningsih menyampaikan materi Overview Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir.

Beberapa strong point pada rakor tersebut antara lain : 1) Akselerasi penyiapan SDM  tim terpadu pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dengan melibatkan auditor, inspektur mutu dan pembina mutu dari instansi terkait; 2) Reidentifikasi pelaku utama dan unit usaha dengan sumber data dari instansi terkait; 3) Adanya surat tugas tim terpadu sebagai payung hukum implementasi pengendalian dan pengawasan mutu hulu hilir.