Quality Assurance KKP Jamin Keberterimaan Produk Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan quality assurance menjadi penyokong keberterimaan produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan ekspor. Bahkan, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) Indonesia telah setara dengan negara mitra dan terdapat saling pengakuan melalui bentuk Mutual Recognition Arrangement (MRA). 

Saat ini telah terbentuk 8 MRA baik secara bilateral maupun dengan suatu entitas kenegaraan seperti Uni Eropa yang memiliki 33 Negara anggota. 

"Hasil perikanan Indonesia saat ini telah diterima di 171 negara di dunia dengan beragam jenis dan ruang lingkup produk yang dijamin mutu dan keamanannya," ujar Plt Kepala Badan Pengawas dan Penjamin Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP), Ishartini di Jakarta.

Sosok yang disapa Is tersebut mengatakan BP2MHKP tengah menyiapkan sejumlah langkah taktis guna memuaskan pelanggan produk kelautan dan perikanan. Langkah taktis tersebut juga dalam rangka memberi nilai tambah bagi produk perikanan di hulu-hilir produk kelautan dan perikanan.

"Pelaksanaan SJMKHP harus sampai pada level beyond customers satisfaction karenanya kami membentuk katalog standard quality assurance di sepanjang sekuen rantai pasok," sambungnya.

Dalam "Temu Teknis Operasional Karantina Ikan" yang berlangsung Senin 16 Oktober, Is menyebut BP2MHKP sedang menyiapkan modelling atau benchmark platform operasionalisasi quality assurance sektor hulu. Selain itu, dibahas pula visualisasi branding Sistem Jaminan Mutu Nasional mulai dari hulu dengan menunjukkan bahwa bahan baku produksi aman dan berkualitas baik, termasuk mutu air dan pakan ikan.

"Kita juga perlu mengembangkan berbagai aplikasi yang mempermudah stakeholders dan sesuai permintaan pasar," jelasnya.

 Tak hanya itu, BP2MHKP juga fokus pada mapping kualitas perairan di tiap - tiap zona penangkapan ikan serta pemenuhan sarana dan prasarana operasional maupun laboratorium penguji mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar internasional. Karenanya, Is berharap semangat kolaborasi antara KKP terutama BP2MHKP dengan Badan Karantina Indonesia dapat berjalan beriringan dan saling bekerjasama.

 "Tentu kordinasi secara berkesinambungan sangat diperlukan dengan harapan dapat menyukseskan program-program KKP guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya memfasilitasi para pelaku usaha perikanan. Baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.