JAKARTA - Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menegaskan 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan hanya jargon. Sebaliknya, kelima program tersebut merupakan peran aktif Indonesia dalam kelestarian alam dunia.

"Lima program prioritas KKP dikemas dalam konsep Ekonomi Biru berbasis pengelolaan berkelanjutan," ujar Kepala BKIPM, Pamuji Lestari di Jakarta, ..., (../3/2023).

Sosok yang akrab disapa Tari ini menjabarkan BKIPM menerjemahkan kelima program prioritas melalui keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK). Tak hanya itu, Tari menyebut jajarannnya juga menjalankan pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan.

"Kita terjemahkan ini melalui aspek efisiensi dan efektivitas Pelayanan Sertifikasi secara terpadu sebagai Penjaminan Kualitas Produk Perikanan (Quality Assurance) dalam rangka meningkatkan akses pasar produk perikanan," jelas Tari.

Implementasi quality assurance ini juga untuk menjaga pasar produk perikanan Indonesia ke Australia. Tari mengatakan, Negeri Kanguru menjadi salah satu negara prioritas ekspor Indonesia untuk ikan dan produk perikanan terutama ikan jenis Scombridae seperti tuna, kakap dan mackerel, cephalopoda, udang, rumput laut, dan banyak komoditas lainnya termasuk ikan hias.

“Ikan hias air tawar dan laut dari Indonesia juga dapat ditemukan di pasar Australia, seperti tetra, goldfish dan corydoras. Sebagai negara tetangga, Australia merupakan mitra strategis bagi Indonesia, khususnya produk kelautan dan perikanan,” tutur Tari.

Dalam catatan BKIPM, Indonesia -Australia memiliki MoU tentang Kegiatan Kolaborasi orasi Kesehatan Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Karantina pada tahun 2008. Kemudian di tahun 2012, BKIPM dan Biosecurity Australia melakukan surveilans dan inspeksi bersama yang berfokus pada manajemen kesehatan dan biosekuriti ikan.
Saat itu delegasi Australia dipimpin oleh Doctor Yuko Hood.
Bahkan tim Departement of Agriculture Water and the Environment (DAWE) Australia pernah melakukan Familiarization Visit ke tempat budidaya dan laboratorium oratorium di Lampung dan Jakarta untuk melihat pelaksanaan biosekuriti di mata rantai budidaya, mulai dari impor indukan, hatchery, pembesaran, pengolahan, pengujian dan sertifikasi kesehatan untuk ekspor pada tahun 2018.

"Kedua negara telah melakukan kerjasama saling menguntungkan melalui Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA CEPA," urai Tari.

*Perkuat Kerjasama dengan Australia*

Saat ini, BKIPM tengah menyusun mutual recognition arrangement (MRA) dengan Department of Agriculture, Fisheries dan Forestry (DAFF). Tari berharap MRA bisa mempermudah komoditas perikanan Indonesia untuk masuk ke Negeri Kanguru sekaligus bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam. Terlebih kedua negara tersebut ditengarai sudah mengantongi MRA dengan Australia sehingga produk-produk mereka lolos kebijakan wajib uji histamin.
"Sebenarnya ekspor produk perikanan Indonesia tidak ada masalah terkait kualitas dan keamanannya. Namun, produk Indonesia selalu tertunda masuk ke pasar Australia," jelas Tari.

Dalam MRA tersebut, KKP meminta Australia mengakui laboratorium di Indonesia memiliki kapasitas pengujian histamin dan tidak akan melakukan kebijakan automatic detention di perbatasan. Dengan begitu, MRA akan membuka peluang Indonesia meningkatkan ekspor ikan hias dan ikan hidup konsumsi dengan adanya kegiatan joint pre-border surveillance dan twinning laboratorium sehingga mempermudah akses masuk komoditas perikanan hidup ke Australia.

"Ini yang sedang kita perjuangkan agar perikanan Indonesia bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam," tegasnya.

Saat berkunjungan ke Australia, Tari juga meyakinkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan tersebut. Terlebih laboratorium BKIPM telah berstandar internasional/Uni Eropa serta telah masuk dalam jejaring laboratorium penguji mutu lingkup nasional dan ASEAN melalui Asean Food Testing Lab Committee (AFTLC). Tak hanya itu, laboratorium BKIPM telah mengantongi certificate of completion dan World Organization Animal Health (WOAH) dalam twinning laboratorium program dengan WOAH laboratorium reference untuk penyakit udang WSSV dan IHHNV.

"Intinya kita meyakinkan Australia bahwa Indonesia memiliki sistem manajemen biosekuriti/kesehatan ikan agar jumlah sampel yang diuji di border Australia bisa diminimalisir dan mempercepat hasil perikanan Indonesia masuk ke pasar Australia," harapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan 5 Program Prioritas: Pertama, Perluasan Wilayah Konservasi Laut Dengan Target 30% dari Luas Laut NKRI, Kedua Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Dan Zona, Ketiga, Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman, Keempat, Pengelolaan Sampah Laut, dan Kelima. Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir Dan Pulau Kecil.

Menteri Trenggono meminta BIKPM memfasilitasi para pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha. Sementara untuk pelaku usaha, Menteri Trenggono mengimbau agar menerapkan prinsip sanitasi dan higiene yang baik dalam proses produksi. Disamping itu memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan illegal maupun destructive fishing.