AMBON - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelepasan ekspor perdana 81,5 kg ikan fresh tuna loin ke Jepang pada Kamis 2 Juni 2022 via Bandara Internasional Pattimura Ambon.

"Alhamdulillah, kami berkomitmen untuk bersinergi, berkolaborasi dan bertransformasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Dan hasilnya seperti yang kita lihat hari ini," kata Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon, M Hatta Arisandi usai pelepasan ekspor yang bertepatan dengan peringatan Bulan Mutu Karantina 2022 di Ambon.

Hatta mengungkapkan bahwa fresh tuna loin merupakan ruang lingkup baru dalam penerapan hazard analysis and critical control point (HACCP) di unit pengolah ikan (UPI) PT. Kreasi Himono Indonesia. Tak hanya itu, ekspor ke Negeri Sakura menjadi negara tujuan ekspor yang baru bagi UPI tersebut.

Dikatakannya, penambahan ruang lingkup UPI tersebut hanya membutuhkan waktu 3 hari.

"Kita bekerjasama instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Provinsi Maluku dan KPPBC Ambon," ujar Hatta.

Melalui penambahan ruang lingkup HACCP fresh tuna loin, Hatta menyebut terbukanya peluang pasar Jepang untuk produk tersebut. Dia berharap kegiatan ekspor perdana ini bisa memacu semangat pelaku usaha guna meningkatkan ekspor perikanan ke Negeri Sakura.

"Semoga ini menambah semangat para pelaku usaha dalam peningkatan ekspor perikanan," harapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV Dapil Maluku, Saadiah Uluputty mengatakan sudah saatnya semua pemangku kebijakan berkolaborasi agar Maluku benar-benar menjadi pelaku industri perikanan. Terlebih selama ini potensi Maluku dari sektor perikanan begitu besar sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Produksi ikan nasional 12 juta ton per tahun, dan Provinsi Maluku menyumbang 4,6 juta ton," terang Saadiah.

Dalam kesempatan ini, Saadah pun mengapresiasi BKIPM Ambon yang telah mempercepat proses perizinan ekspor ikan tuna ke luar negeri. Politisi PKS ini berharap mutu ikan Maluku yang diekspor tetap terjaga. "Dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam menuntaskan beberapa masalah yang ada baik di masyarakat maupun eksportir itu sendiri. Misalnya, rantai pasok, sarana prasarana, surat perizinan, dan urusan logistik harus diperhatikan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir guna memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.

Menurutnya, jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.