Kedekatan Indonesia-Australia yang telah terjalin lama, membuat KKP semakin mengintensifkan peran strategis. Hal ini ditunjukkan dengan keberangkatan Kepala BKIPM, Pamuji Lestari ke Negeri Kanguru, akhir tahun lalu. Kunjungan ini sekaligus mendorong otoritas Australia menyepakati mutual recognition arrangement (MRA) dengan Indonesia.

Adanya MRA diharapkan bisa mempermudah komoditas perikanan Indonesia untuk masuk ke Negeri Kanguru sekaligus bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam. Terlebih kedua negara tersebut
sudah mengantongi MRA dengan Australia sehingga produk-produk mereka lolos kebijakan wajib uji histamin.

"Sebenarnya ekspor produk perikanan Indonesia tidak ada masalah terkait kualitas dan keamanannya. Namun, produk Indonesia selalu tertunda masuk ke pasar Australia," jelas Tari.

Tari mengatakan, MRA yang direncanakan dengan Department of Agriculture, Fisheries dan Forestry (DAFF), nantinya bisa membuat Australia mengakui bahwa lab di Indonesia memiliki kapasitas pengujian histamin dan tidak akan melakukan kebijakan automatic detention di border mereka untuk menunggu hasil pengujian histamin. Dengan begitu, MRA akan membuka peluang Indonesia meningkatkan ekspor ikan hias dan ikan hidup konsumsi dengan adanya kegiatan joint pre-border surveillance dan twinning lab sehingga mempermudah akses masuk komoditas perikanan hidup ke Australia.

"Ini yang sedang kita perjuangkan agar perikanan Indonesia bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam," tegasnya.

Saat berkunjungan ke Australia, Tari juga meyakinkan bahwa Indonesia memiliki Lab yang mampu melakukan uji histamin dengan standar internasional/Uni Eropa. Bahkan dia menunjukkan lab penyakit ikan yang berstandar internasional telah mengantongi certificate of completion dan World Organization Animal Health (WOAH) dalam twinning lab program dengan WOAH lab reference untuk penyakit udang WSSV dan IHHNV.

"Intinya kita meyakinkan Australia bahwa Indonesia memiliki sistem manajemen biosekuriti/kesehatan ikan agar jumlah sampel yang diuji di border Australia bisa diminimalisir dan mempercepat hasil perikanan Indonesia masuk ke pasar Australia," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan 5 Program Prioritas: Pertama, Perluasan Wilayah Konservasi Laut Dengan Target 30% dari Luas Laut NKRI, Kedua Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Dan Zona, Ketiga, Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman, Keempat, Pengelolaan Sampah Laut, dan Kelima. Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir Dan Pulau Kecil.

Menteri Trenggono meminta BIKPM memfasilitasi para pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Sementara untuk pelaku usaha, Menteri Trenggono mengimbau agar menerapkan prinsip sanitasi dan higiene yang baik dalam proses produksi. Disamping itu memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan illegal maupun destructive fishing. Dengan demikian produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu sehingga mampu bersaing di pasar global.