SEMARANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mematikan komitmennya dalam mendukung program budidaya perikanan. Melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang, KKP terus memantau perkembangan kampung budidaya nila salin di Pati, Jawa Tengah.

"Kami menjalankan peran quality assurance secara langsung di Pati, dengan menurunkan tim verifikator pada Kamis 16 Juni 2022," kata Kepala Balai KIPM Semarang, M Sokhib di kantornya, .. (17/6/2022).

Sokhib menambahkan, lokasi yang dikunjungi adalah di Unit Pembenihan Rakyat Komoditi Nila Salin di Kecamatan Tayu. Bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati, Penyuluh Perikanan, Balai KIPM Semarang dan BBPBAP Jepara yang melibatkan masyarakat yang mengelola unit-unit pembenihan untuk turut mencegah adanya hama penyakit ikan karantina.

"Tentu kegiatan ini untuk menjaga mutu dan kualitas nila salin sekaligus mencegah, jangan sampai ada HPIK," ujar Sokhib.

Dalam kesempatan ini, Sokhib mengungkapkan bahwa budidaya nila salin telah berkembang luas di kecamatan Tayu kabupaten Pati sejak tahun 2015. Berawal di desa Jepat Lor, yang kemudian menjadi lokasi awal dimulainya percontohan budidaya ikan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

"Lokasi ini menjadi salah satu tempat percepatan Program Terobosan KKP, khususnya terkait Pembangunan Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau, dan Laut Berbasis Kearifan Lokal," terang Sokhib.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Pati sebagai Kampung Budidaya Ikan Nila Salin dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kepmen KP No 64/2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Di Pati ini ada 2 jenis kegiatan budidaya ikan nila salin yaitu pembenihan dan pembesaran. Khusus pembenihan, terdapat 4 Unit pembudidaya rakyat (UPR) yaitu di desa Margoyoso, Tunggul sari dan Sambiroto Kecamatan Tayu.

"Alhamdulillah, masyarakat menyambut baik kegiatan ini karena berharap dengan adanya perhatian khusus dari Pemerintah melalui KKP, dapat meningkatkan produktivitas," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan 3 program prioritas KKP. Ketiga program tersebut yakni peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut, seperti Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, hingga Kampung Rumput Laut.