JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 lima program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah menjalankan quality assurance (QA).

"Kita telah menyiapkan Sistem Informasi Quality Assurance (SIQA) sebagai salah satu wujud kontribusi kita terhadap keberhasilan program prioritas dan target-target yang relevan dengan tugas dan fungsi BKIPM," kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari saat membuka Rakernis BKIPM 2022, di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Dalam kesempatan ini, Pamuji mengajak seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan lingkungan strategis yang dinamis di era perdagangan global. Dikatakannya, transformasi layanan berbasis digital menjadi kunci pelayanan publik.

Dia pun mengapresiasi Sisterkaroline atau Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan Online yang telah diakui sebagai platform dan sarana pertukaran data elektronik yang sangat mendukung berjalannya fungsi layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

"Disamping sebagai sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat," sambungnya.

Tak hanya itu, Pamuji mengimbau para pegawai BKIPM untuk menjaga keberlanjutan join program dengan Indonesian National Single Window (INSW), serta join inspection melalui Singel SubMission (SSm) dengan Ditjen Bea dan Cukai. Terlebih peran vital BKIPM telah berkontribusi nyata terhadap penataan eksosistem logistik nasional yang memiliki dampak menekan dwelling time, serta efisiensi waktu dan biaya logistik.

"Dimasa mendatang akan diberlakukan pembayaran PNBP secara terintegrasi melalui single payment," tuturnya.

Sebagai bentuk motivasi, Pamuji menceritakan pengalamannya saat presentasi terkait dengan pelaksanaan Remote Inspection di forum United Nation (UN) yang dilaksanakan di Viena Austria. Kala itu, para peserta seminar sangat antusias dan mengapresiasi BKIPM.

Menurutnya, remote inspection sebagai pengganti inspeksi secara fisik yang tidak bisa dilaksanakan dalam masa pandemi Covid 19, bisa mempermudah sertifikasi.

"Namun demikian, untuk memperkuat penggunaan E-certificate maka perlu adanya penyelarasan norma dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai," urai Pamuji.

Karenanya, dia meminta dukungan pengembangan layanan E-certifikat berbasis digital sekaligus peningkatan kompetensi SDM aparatur dan kerangka kerjasama dengan negara mitra dan lembaga internasional dalam rangka peningkatan kapasitas. "Tema Rakernas sangat relevan dengan tantangan masa kini, yang harus kita sikapi bersama secara kolaboratif, bersinergi serta dalam semangat gotong royong," tutup Pamuji.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan 5 program prioritas KKP. Pertama ialah perluasan Wilayah Konservasi Laut dengan target 30% dari luas laut NKRI, kedua penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona. Ketiga, pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman, Keempat, pengelolaan Sampah Laut, terakhir pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil.