JAKARTA (6/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan mempertahankan keberterimaan produk kelautan dan perikanan ke 171 negara di seluruh dunia. Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Hari Maryadi memastikan komitmennya dalam penyediaan jaminan mutu dan keamanan guna mencapai target tersebut.

"Tahun lalu, produk kelautan dan perikanan kita menembus 171 dari 195 negara di dunia. Tentu, ini harus dipertahankan melalui penyediaan jaminan mutu dan keamanan yang baik," kata Hari di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Tak hanya itu, Hari menyebut target rasio keberterimaan ekspor ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor sebesar 98%. Sementara penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk produk pada UPI ditargetkan minimal 3.000 produk bersertifikat yang dikeluarkan oleh 42 unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk mengawal produk-produk kelautan dan perikanan betul-betul diterima di negara tujuan ekspor," sambung Hari.

Guna mencapai target tersebut, Hari menyebut BKIPM terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Seperti melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan kegiatan ekspor langsung (direct call) produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. Dikatakannya, direct call mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha seperti beban biaya operasional saat melakukan ekspor.

"Belum lagi risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama," urai Hari.

Di tahun 2022 ini, Hari menyatakan kesiapannya untuk mendukung akselerasi program yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Terlebih potensi produksi perikanan Indonesia mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa.

"Intinya kita siap mendukung akselerasi agar produk bersertifikat untuk menjamin mutu dan keamanan serta meningkatkan daya saing sebagaimana yang diamanahkan bapak Menteri Trenggono," tegasnya.

Sebelumya, Menteri Trenggono menyiapkan langkah akselerasi program terobosan di tahun 2022. Selain mengandalkan anggaran belanja KKP, Menteri Trenggono menyebut akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga investor utamanya dari dalam negeri serta para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi mencakup berbagai bidang, seperti penyiapan lahan untuk pengembangan budidaya udang, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, penguatan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, maupun pengawasan sumber daya alam laut.

HUMAS BKIPM