JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) guna mensejajarkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP) Indonesia dengan negara maju. Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP), KKP mendorong SJMKHP bisa diimplementasikan dari hulu-hilir komoditas dan produk perikanan.

"Agar produk kita bisa sejajar, tentunya sistem jaminan mutu kita harus diakui bahwa penerapannya setara dengan yang diadopsi negara maju," kata Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta, .. (../1/2024).

Kolaborasi BPPMHKP sebagai penanggungjawab quality assurance dengan UNIDO dilakukan dalam payung kerjasama pembangunan kapasitas (capacity building). Kerjasama tersebut dimulai dengan penguatan implementasi quality assurance rantai pasok perikanan. Ishartini menjelaskan project dengan UNIDO meliputi 6 ruang lingkup yang merupakan lanjutan kerjasama sebelumnya di fase 1.

Karenanya, di kerjasama fase 2, BPPMHKP mengusung tema "Global Quality and Standards Program: Developing Robust Quality Assurance in Fisheries". "Ini penting bahwa quality assurance yang kita jalankan betul-betul sesuai dan diterima secara global," sambungnya.

Adapun keenam ruang lingkup kerjasama BPPMHKP - UNIDO meliputi harmonisasi dan penyesuaian sistem quality assurance sesuai mandat BPPMHKP. Kemudian pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional. Ketiga, penguatan sertifikasi skala pelaku usaha dilanjutkan dengan remote audit and inspection.

"Lalu ada risk management programmes (RMP) on food safety parameter dan terakhir kerjasama ASEAN," tutup Ishartini.

Sebagai informasi, fase 1 kerjasama KKP-UNIDO telah berlangsung sejak pada Oktober-Desember 2023. Fase tersebut juga disebut sebagai titik inspeksi atau pengecekan UNIDO pada SJMKHP yang dilaksanakan BPPMHKP. 

Selama periode tersebut, kedua lembaga melakukan sejumlah pertemuan sekaligus menggelar focus group discussion (FGD), serta membuat tim kerja dalam rangka menuju kerjasama fase 2 yang rencananya akan berlangsung hingga 2026 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya quality assurance sebagai dukungan teknis implementasi 5 program prioritas. Menurutnya, pengendalian mutu tetap menjadi domain KKP, dari hulu hingga hilir. KKP sendiri juga sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy.