MEDAN, (6/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu, dan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kualanamu menggagas layanan kolaborasi satu atap yakni Klinik Kolaborasi Layanan Informasi Ekspor.

"Saya berharap jajaran Balai KIPM Medan I dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi meningkatnya tuntutan persyaratan negara mitra," kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari usai peresmian di Medan, Senin (5/12/2022).

Hadirnya klinik kolaborasi, kata Tari, semakin memberikan kemudahan informasi kepada calon eksportir terkait pemenuhan persyaratan ekspor baik komoditas pertanian, hewan, perikanan dan umum yang melalui pintu Bandara Udara Kualanamu. Klinik ini juga merupakan salah satu upaya dalam mendukung kebijakan Pemulihan Ekspor National (PEN) guna mengatasi dampak dari situasi pasca COVID 19 dan kondisi ekonomi internasional saat ini.

Sosok yang akrab disapa Tari ini juga mengapresiasi sinergitas BKIPM dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu, dan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kualanamu.

"Platform sinergisme ini merupakan DNA bangsa kita, yakni gotong royong," jelas Tari.

Adapun dalam pelaksanaannya, klinik kolaborasi ekspor menyajikan posko informasi bersama, asistensi ke penggunaan jasa (calon eksportir), podcast kolaborasi, media sosial kolaborasi, SOP terpadu, rapat evaluasi periodik, serta pelepasan ekspor bersama.

Selain itu, rencana aksi klinik kolaborasi ini meliputi layanan informasi secara online dan tatap muka yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan lokasi tempat secara bergilir di tiga instansi serta adanya kunjungan pembinaan lapangan terhadap pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor (calon eksportir).

"Melalui klinik kolaborasi para petugas pelayanan yang tergabung didalamnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima yang berdampak positif untuk masyarakat," tutupnya.

Tari juga meresmikan laboratorium baru Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Medan I. Laboratorium ini memiliki kompetensi sumber daya Manusia (SDM), sarana dan telah menerapkan standar sertifikasi yang terdiri dari managemen organisasi ISO 9001 : 2015, Laboratorium Uji ISO 17025 : 2017, Lembaga Inspeksi ISO 17020 : 2012 dan Managemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 sekaligus update penyesuaian tuntutan perkembangan menuju laboratorium berstandar internasional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergi dalam mengimplementasikan program pembangunan berbasis ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

KKP telah merancang lima program kerja berbasis ekonomi biru yang diyakini mampu menjawab tantangan global, khususnya terkait perubahan iklim yang dampaknya sudah terjadi di berbagai negara.

HUMAS BKIPM