KKP Catat Potensi Yogyakarta sebagai Penghasil Benih Ikan Air Tawar

YOGYAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat tingginya potensi pembenihan ikan air tawar di Yogyakarta. Berdasarkan data lalu lintas BKIPM Yogyakarta, benih nila, bawal, patin, gurami, udang hingga ikan hias mencapai 95,8 juta di tahun 2021.

Jumlah ini kemudian meningkat 38% di tahun 2022 menjadi 132,7 juta yang dikeluarkan dari Yogyakarta.

"Per 25 September, data perlintasan kita mencatat ada 75,6 juta benih yang dikeluarkan dari Yogyakarta," ujar Plt Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), Ishartini saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR di Yogyakarta, (22/9/2023).

Ishartini mengatakan sebagai pelaksana quality assurance, BPPMHKP menerapkan sistim jaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan hulu – hilir. Termasuk pada benih-benih ikan yang akan dilalulintaskan, dia menyebut harus memenuhi persyaratan standar biosecurity dan jaminan mutu sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.

"Karena pelaksanaan termasuk juga untuk ekspor, impor dan domestik di bandara, pelabuhan," urainya.

Selain benih ikan, nilai ekspor hasil perikanan Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai Rp333,7 juta. Sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp364,3 juta.

Anggota Komisi IV DPR, Budhy mengungkapkan pendapat senada. Menurutnya, perikanan mempunyai kontribusi yang besar tidak hanya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, dalam hal ini sebagai penyedia sumber protein hewani bagi masyarakat yang sangat terjangkau.

"Disinilah KKP harus hadir dalam rangka memberikan pembinaan untuk pemenuhan persyaratan teknis mendasar tentang mutu dan keamanan ikan," jelasnya.

Sementara Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR dan KKP yang diwakili BPPMHKP. Dia mengatakan kehadiran pemeritntah menjadi  motivasi pemerintah daerah dalam memajukan potensi pertanian, perikanan serta lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan," kata Kustini.  

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar. Diapun mengintruksikan penguatan peran KKP sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.