MANADO (16/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui verifikator quality assurance (QA), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ingin memastikan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan sejak dari ikan ditangkap ataupun dibudidayakan.

"Pada proses ini, bahan baku produk perikanan harus memenuhi aspek-aspek standar yang diakui secara internasional yaitu food safety, animal health, social welfare dan environmental," jelas Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Teguh Samudro saat membuka bimbingan teknis verifikator QA di Manado, Selasa (15/3/2022).

Dalam kesempatan ini, Teguh menyebut salah satu kegiatan verifikator QA adalah melakukan verifikasi ke unit-unit terkait seperti unit pembenihan, unit pembesaran di perikanan budidaya dan pelabuhan serta kapal di perikanan tangkap. Melalui pengecekan di lapangan, para penanggung jawab dan petugas verifikator dapat membangun sinergitas, komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan tugas tersebut.

"Kondisi ini membutuhkan komitmen untuk menjawab dinamika-dinamika yang menjadi tantangan kita bersama, untuk itu saya mengharapkan agar seluruh jajaran BKIPM dapat bekerja secara kolaboratif, sinergis, dan terintegrasi," ujarnya.

Teguh mengungkapkan, pemenuhan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bagi industri perikanan nasional. Dikatakannya, tahun ini ada 15 lokasi yang sudah ditetapkan menjadi program prioritas KKP yang terdiri dari 9 lokasi kampung dan kawasan budidaya serta 6 pelabuhan perikanan dimana diharapkan BKIPM dapat memiliki peran sebagai Quality Assurance di lokasi-lokasi tersebut.

Ke depan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sendiri menargetkan sekitar 130 lokasi yang akan disiapkan dan akan dibangun sebagai kawasan dan kampung budidaya serta pembangunan Kampung Nelayan Maju oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

"Tentunya hal ini akan menjadi perhatian utama bagi BKIPM sebagai Quality Assurance," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajarannya untuk memperhatikan jaminan mutu dan kualitas produk perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan di Indonesia. Jaminan mutu dibutuhkan untuk menambah nilai dan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun global.

HUMAS BKIPM

MANADO (16/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui verifikator quality assurance (QA), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ingin memastikan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan sejak dari ikan ditangkap ataupun dibudidayakan.

"Pada proses ini, bahan baku produk perikanan harus memenuhi aspek-aspek standar yang diakui secara internasional yaitu food safety, animal health, social welfare dan environmental," jelas Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Teguh Samudro saat membuka bimbingan teknis verifikator QA di Manado, Selasa (15/3/2022).

Dalam kesempatan ini, Teguh menyebut salah satu kegiatan verifikator QA adalah melakukan verifikasi ke unit-unit terkait seperti unit pembenihan, unit pembesaran di perikanan budidaya dan pelabuhan serta kapal di perikanan tangkap. Melalui pengecekan di lapangan, para penanggung jawab dan petugas verifikator dapat membangun sinergitas, komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan tugas tersebut.

"Kondisi ini membutuhkan komitmen untuk menjawab dinamika-dinamika yang menjadi tantangan kita bersama, untuk itu saya mengharapkan agar seluruh jajaran BKIPM dapat bekerja secara kolaboratif, sinergis, dan terintegrasi," ujarnya.

Teguh mengungkapkan, pemenuhan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bagi industri perikanan nasional. Dikatakannya, tahun ini ada 15 lokasi yang sudah ditetapkan menjadi program prioritas KKP yang terdiri dari 9 lokasi kampung dan kawasan budidaya serta 6 pelabuhan perikanan dimana diharapkan BKIPM dapat memiliki peran sebagai Quality Assurance di lokasi-lokasi tersebut.

Ke depan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sendiri menargetkan sekitar 130 lokasi yang akan disiapkan dan akan dibangun sebagai kawasan dan kampung budidaya serta pembangunan Kampung Nelayan Maju oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

"Tentunya hal ini akan menjadi perhatian utama bagi BKIPM sebagai Quality Assurance," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajarannya untuk memperhatikan jaminan mutu dan kualitas produk perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan di Indonesia. Jaminan mutu dibutuhkan untuk menambah nilai dan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun global.

HUMAS BKIPM