BATAM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan secara langsung proses quality assurance kepada DPR RI. Dalam lawatan ke Batam, Kamis 15 September 2022, Komisi IV menyempatkan diri meninjau Balai Benih Ikan Pengujan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dimana tempat tersebut memiliki produk unggulan Lates calcalifer (kakap putih).

"Kami pastikan bahwa BKIPM telah melaksanakan Quality Assurance di BBI pengujan melalui Balai KIPM Tanjungpinang," ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari yang hadir mendampingi kunjungan kerja Komisi IV ke Provinsi Riau, .. (16/9/2022).

Pamuji menambahkan, Balai KIPM Tanjungpinang telah melaksanakan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (S-IKI) dan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (S-CKIB) di fasilitas milik Pemprov Kepri tersebut. Karenanya, benih yang dihasilkan oleh BBI sudah terjamin bebas penyakit dan dapat disupply ke masyarakat.

"Secara konsisten disurveilen melalui program CKIB oleh Balai KIPM Tanjungpinang," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi IV, Sudin sekaligus melakukan penyerahan secara simbolis Sertifikat penerapan CKIB kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Kepri, dilanjutkan penyerahan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (S-IKI) oleh Kepala BKIPM kepada Kadis KP Prov Kepri, serta penyerahan sertifikat Cara Perbenihan Ikan Yang Baik dari Direktur Pakan dan Obat Ikan KKP kepada Sekretaris Dinas KP Prov Kepri.

"Semoga ini semakin memperkuat budidaya kita pak, karena sebelumnya sudah kami pastikan bahwa benih bebas dari penyakit," ujar Pamuji.

Sebagai informasi, sebelum mengnjungi BBIP, Ketua Komisi IV DPR beserta rombongan sempat meninjau lokasi penambangan bauksit dalam Kawasan Hutan di site PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Kabupaten Bintan.

Kunjungan ditutup dengan mendatangi Pangkalan SDKP Batam. Di lokasi ini, tim melaksanakan peninjauan dan diskusi mengenai kinerja PSDKP dalam upaya pemberantasan Kapal Ikan Asing (KIA), Pelaku IUU Fishing dan Upaya Penggagalan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di Pangkalan SDKP Batam.

Ketua Komisi IV, Sudin pun mengapresiasi jajaran PSDKP Batam karena di tengah keterbatasan anggaran, mereka tetap berdedikasi menindak para pelanggar.

"Pemerintah harus memberikan penghargaan terhadap personel pengawasan yang telah berhasil dalam melaksanakan penindakan pelanggaran perikanan melalui peningkatan kesejahteraan personel agar dedikasi dan profesionalitas dapat terjaga”, tutup Sudin.

Sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya menyampaikan agar di wilayah Kepri segera dibangun tempat pendaratan ikan yang representative, sejalan dengan program KKP melalui penangkapan terukur di WPP 711, dapat memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri dan memperlancar distribusi logistic hasil perikanan di wilayah Kepulauan Riau.