SEMARANG - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan jarannya untuk memperhatikan dengan seksama isu-isu global yang menyangkut kesehatan, mutu dan keamanan pangan hasil perikanan. Hal ini penting karena Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam suplay dan penyediaan ikan di dunia.

Dia pun mengintruksikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai otoritas kompeten agar fokus memberikan quality assurance terhadap implementasi sistem karantina, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. "Sehingga mampu mengokohkan struktur standar mutu dan karantina ikan nasional, disamping itu BKIPM-KKP dapat mendukung sekaligus menjamin iklim berusaha yang kondusif dibidang layanan ekspor, impor dan perdagangan domestik produk perikanan nasional," jelas Menteri Trenggono saat pencanangan Bulan Mutu Karantina (BMK) 2023, di Semarang, Jawa Tengah, .. (../3/2023).

Menteri Trenggono mengatakan, ekonomi biru sebagai konsepsi bertujuan untuk mendorong pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih baik, dimana pemanfaatan potensi sumber daya ikan Indonesia dilaksanakan secara terukur. Pemanfaatan secara ekonomis tersebut mempertimbangkan hubungan yang erat antara ekologi kesehatan khususnya laut, perubahan iklim, serta kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ekonomi biru dalam kebijakan strategis ini sekaligus mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi.

"Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggomo menegaskan ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Kebijakan ini pun menjadi jawaban KKP terkait kondisi alam akibat perubahan iklim serta adanya gangguan kesehatan laut oleh karena adanya sampah plastik yang mencemari laut.

"Saya mengajak untuk melakukan kampanye penyelamatan laut agar laut kita tetap sehat. Hal yang mungkin sederhana kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik untuk sekali pakai dalam keseharian hidup kita," ujarnya.

Sebagai informasi, BMK 2023 mengusung tema "Peran BKIPM dalam Penjaminan Mutu Ikan Sehat, Bermutu dan Bebas Mikroplastik. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Juli 2023. Selama BMK, 47 unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia akan melakukan membagikan paket ikan sehat bermutu.

Selain itu, akan ada edukasi dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha terkait syarat ekspor serta sosialisasi dampak mikroplastik terhadap makanan.

Sementara Kepala BKIPM, Pamuji Lestari menyebut jajaannya telah menyusun petunjuk teknis terkait pelaksanaan BMK 2023. Melalui BMK, Tari berharap bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan bermutu sekaligus mengurangi penggunaan plastik.

"Ikan sehat bermutu adalah ikan yang bebas dari kontaminasi mikroplastik," tutur Tari.