TANJUNGPINANG - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungpinang turut menghadiri penyelenggaraan Lokakarya Inisiasi Forum Mitra Pembangunan/Komite Daerah Konservasi Laut di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kamis (22/8/2024).

"Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan instasi dan pemangku kepentingan pada forum ini sesuai tusi kami," terang Plt Kepala BPPMHKP Tanjungpinang, Arrofik.

Sosok yang akrab disapa Rofik ini menyebut para Pejabat Tinggi Pratama turut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Kepala DKP Kepri, Kepala Dinsos Kepri, Kepala Biro Organisasi Setda Kepri, serta Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Sarafudin Aluan, Ketua Komisi 2 DPRD Prov. Kepri, Wahyu Wahyudin, dan para Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun peserta lokakarya yang turut hadir, merupakan stake holder konservasi kelautan dan perikanan, yang berasal dari unsur KKP RI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Konservasi, Unit Pengolahan Ikan (UPI), hingga perwakilan kelompok masyarakat.

Rofik menyebut Chief of Party USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif), Wawan Ridwan, menekankan perlunya keseimbangan antara pemanfaatan potensi sumber daya laut dengan kelestarian lingkungan hidup, dimana prinsip keberlanjutan menjadi sebuah hal penting dalam konsep Blue Economy yang digagas oleh Pemerintah saat ini. 

Dikatakannya, USAID Kolektif telah menegaskan komitmen dan sinergi, serta memberikan kontribusi nyata dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau. "Kami senantiasa mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna pengimplementasian Program Kerja USAID Kolektif di Kepri sampai dengan tahun 2027 mendatang", terangnya.

Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada USAID Kolektif yang telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan masyarakat Kepulauan Riau. "Kepri adalah masa depan Indonesia, dengan catatan mampu menjamin eksistensi dalam mengelola wilayahnya yang terdiri dari 96% lautan dan 4% daratan secara optimal dan berkelanjutan", ucap Ansar..

Ansar menegaskan, perlu komitmen dan sinergi seluruh pihak, lintas sektoral, lintas kementerian/lembaga, bersama para pelaku usaha, dan seluruh stake holder kelautan dan perikanan, sehingga upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang diharapkan bersama. "Kepada Direktur KBEP Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengharapkan adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemprov Kepri, mengingat Kepri telah berhasil menjadi provinsi terbesar dalam hal pemilikan kawasan konservasi dengan lebih dari 10% luas wilayah", tambah Ansar.