MAKASSAR - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar menerima kunjungan kerja Kedeputian Pengembangan Dewan Ketahanan Nasional RI. Kedatangan rombongan tersebut merupakan rangkai Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Propinsi Sulawesi Selatan mulai 20-23 Agustus 2024. 

"Kunjungan tersebut bertujuan dalam rangka menyusun rumusan kebijakan kepada Presiden RI dalam pembangunan kelautan dan perikanan," terang Plt Kepala BPPMHKP Makassar, Muhammad Zamrud, Selasa (20/8/2024). 

Zamrud menambahkan, salah satu side event yang dilaksanakan adalah Focus Group Discussion dengan tema "Optimalisasi Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan Guna Mewujudkan Ekonomi Biru Dalam Rangka Ketahanan Nasional" yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, BPPMHKP Makasar, BPBAP Takalar, BPSPL Makassar, Kanwil ATR/BPN, Badan Riset Inovasi Nasional dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia. 

"Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel, Dr. Jufri Rahman," tuturnya. 

Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Wantannas RI, Marsda TNI Heddezul menyampaikan bahwa terdapat tiga permasalahan pokok dalam pembangunan kelautan dan perikanan yaitu hilirisasi produk kelautan dan perikanan belum optimal, ketersediaan infrastruktur pengolahan produk kelautan dan perikanan belum memadai, serta inovasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan masih rendah. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan Wantannas antara lain berupa  FGD, wawancara dan peninjauan lapangan (site visit). 

"Kami berkesempatan memaparkan peran BPPMHKP Makassar dalam hilirisasi produk kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan," ujarnya. 

Dikatakannya, peran strategis tersebut diharapkan dapat mengakselerasi hilirisasi terutama berkaitan dengan aksesibilitas, konektivitas, dukungan logistik dan rantai pasok.