YOGYAKARTA - Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menggelar focus group discussion (FGD) terkait kelembagaan di masa transisi. Sebelumnya, lembaga ini bernama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebelum fungsi karantina ditarik ke Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Kegiatan tersebut berlangsung di sela sinkronisasi data SAKTI Lingkup BPPMHKP di Hotel Loman Park Yogyakarta, 16-19 Januari 2024. Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan terkait hubungan tata cara kerja, pelayanan operasional, pelayanan laboratorium dan pelayanan sertifikasi pada masa transisi pemisahan kelembagaan.

"Ini sangat penting karena kita di masa transisi dan jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan kita," ujar Ishartini saat memberikan pengarahan.

Sementara Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BPPMHKP Woro Nur Endang Sariati menyampaikan bahwa secara kelembagaan fungsi kekarantinaan telah mengalami pemisahan dari KKP. Kedepannya, BPPMHKP sebagai otoritas kompeten pengendalian mutu hulu hilir perlu diperkuat kelembagaannya melalui instrumen regulasi. 

Pada kegiatan tersebut, dilakukan diskusi kelompok dengan membahas beberapa isu yang menjadi arus utama dalam masa transisi pemisahan kelembagaan.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala UPT, Kasubbag Umum sekaligus Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Bendahara Pengeluaran, Operator Komitmen, Operator Modul Persediaan, Operator Modul Aset dan Operator Modul GLP di unit kerja BPPMHKP seluruh wilayah Indonesia.